Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membentuk satgas penanganan polusi udara. Hal itu disampaikan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri diskusi 'Quick Response' Pengurangan Polusi Udara di Jakarta hari ini.
Heru mengatakan, ia akan meneken dasar hukum pembentukan satgas tersebut dalam dua hari ini. Sebelum itu, Pemprov DKI Jakarta bakal mengikuti rapat penanganan polusi udara bersama Pemda Bodetabek yang diselenggarakan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi serta rapat terbatas di Istana Negara hari ini.
"Aksi berikutnya adalah Pemda DKI nanti kalau tidak hari ini atau besok akan buat satgas penanganan polusi," kata Heru di Jakarta Pusat, Senin (28/8).
Baca juga: Dinilai Efektif Kurangi Polusi, Penyiraman Air dari Gedung Tinggi segera Diuji Coba
Ia belum merinci tugas-tugas satgas tersebut namun, pastinya akan dijabarkan dalam aturan dasar hukum yang menjadi dasar pembentukan satgas penanganan polusi udara.
Sementara itu, pihaknya menegaskan terus melakukan aksi percepatan penanganan polusi udara seperti tilang uji emisi yang bakal dilakukan mulai 1 September mendatang.
Baca juga: Kasus ISPA Tinggi, Menkes akan Rapat dengan RS
Soal uji emisi kendaraan bermotor, sambung Heru, harus dilakukan bersama-sama oleh Pemda Jabodetabek. Sebab, polusi udara tak hanya menyerang Jakarta tapi juga wilayah aglomerasi.
"Ya kalau tadi dibilang uji emisi ya harus semua. Semua uji emisi kendaraan yang DKI, dari Bodetabek itu kan 900 ribuan. Nah, ini kan dari masing-masing kantong mereka tinggal harus diuji emisi dari tempat mereka tinggal secara bertahap," tegasnya.
(Z-9)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran satgas di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetikĀ danĀ tekstil
Untuk pemberantasan produk-produk ilegal dari luar negeri tidak cukup hanya sebatas penegakan hukum.
SEBAGAI upaya melindungi industri dalam negeri dari banjirnya produk impor ilegal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) impor ilegal
MELIHAT maraknya pornografi anak di ranah daring, pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk menangani permasalahan pornografi anak.
PEMERINTAH melalui Satgas Pemberantasan Judi Online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat, salah satunya menyasar langsung para pemain bukan menargetkan bandar.
SATGAS Anti Judi Online dinilai meleset dalam menerapkan upaya pemberantasan judi online. Hal ini jika dibiarkan maka semua yang dilakukan selama ini akan menjadi gimik semata
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved