Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengakui ada laporan dan kritikan dari DPRD soal pembakaran sampah di lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Soal pembakaran sampah di lahan Pemda. Saya juga kemarin menerima laporan itu ada di lahan Pemda itu memang ada bakar sampah," ujar Asep dalam rapat kerja dengan komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/8). Dalam kaitan kasus ini Anggota DPRD DKI menyebutkan ada pembakaran sampah di atas lahan Pemprov.
Karena itulah, saat ditanya mengenai lokasi tanah tersebut, Asep tidak ingin menyebutkan. Namun dia menyarankan agar ditanyakan kepada anggota Komisi D DPRD DKI, Justin Adrian, yang menemukan lokasi menjadi permasalahan itu.
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Tindak Warga yang Bakar Sampah Sembarangan. Ini Sanksinya
"Tidak tahu, tanya Pak Justin," kata Asep.
Dia menambahkan, pembakaran sampah di lahan Pemprov DKI Jakarta juga melibatkan petugas penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP). Saat ini, petugas PJLP yang terlibat telah diberi sanksi.
Baca juga: Kualitas Udara Depok Buruk, Pembakaran Sampah Salah Satu Sumber Utama
"Itu sudah kita temui petugas yang ada di sana. Dan untuk cara penindakan kami menerapkan sanksi kepada bagi PJLP yang ada di sana ternyata masih melakukan bakar sampah," kata Asep.
Justin sebelumnya mengatakan, pembakaran sampah saat ini bukan lagi berada di tanah milik warga, tetapi juga berada di lahan milik Pemprov DKI Jakarta. "Terkait bakar sampah. Itu lahan Pemprov DKI itu dibuat tempat bakar sampah," ujar Justin.
Disebutkan, ada oknum pembakar sampah warga Tangerang. Mereka bakar rutin setiap malam.
"Kami benar-benar dikelilingi asap," sambungnya.
Namun, Justin tidak menyebut di mana wilayah tersebut. Dia menilai pengawasan dan penindakan dari Dinas LH DKI masih lemah soal pembakaran sampah itu.
"Saya berpikir apa sudah kerja sama dengan LH DKI juga untuk bisnis pembakaran sampah? Jadi mohon maaf jangan salahkan saya juga, kalau tidak ada penindakan saya anggap LH DKI sudah kerja sama dengan oknum pembakar sampah," kata Justin dengan nada bertanya.
Menurut Justin, pembakaran sampah saat ini sudah menjadi lahan usaha. Masyarakat yang tidak ingin membayar biaya pengangkutan sampah justru mengeluarkan retribusi ke oknum pembakar sampah.
"Yang tidak mau bayar untuk sampah diangkut mereka bayar saja untuk sampahnya diangkut oleh para pembakar-pembakar sampah. Ini sudah menjadi lahan usaha juga," kata Justin. (Ssr/Z-7)
PERATURAN Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Jakarta perlu direvisi. Perda yang sudah berusia 19 tahun itu dinilai sudah tak rasional diterapkan saat ini.
Sampah yang terkumpul selama malam perayaan tahun baru 2024 di DKI Jakarta mencapai 130 ton.
DLH DKI Jakarta akan menerjunkan petugas kebersihan selama 24 jam pada malam tahun baru 2024. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lokasi menjadi titik keramaian
DINAS Lingkungan Hidup telah berhasil melokasir dan mengendalikan penyebaran api di area kebakaran yang terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TSPT) Bantargebang,
Kadin LH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan hal tersebut untuk menindak pelanggan yang membuang sampah sembarangan pada Car Free Day (CFD) di beberapa titik di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta telah mencabut izin perusahaan PT KCN. Sebelumnya, perusahaan tersebut memiliki usaha bongkar muat batu bara di Pelabuhan Marunda.
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved