Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menerapkan work from home (WFH) untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) Ibu Kota saat perhelatan KTT ke-43 ASEAN.
Penerapan WFH bagi ASN Pemprov DKI Jakarta pada 5-7 September 2023 itu nantinya akan diatur lewat Intruksi Gubernur (Ingub).
"Di wilayah Pemprov DKI saya akan memastikan membuat keputusan instruksi gubernur," ujar Heru Budi Hartono, dalam diskusi Forum Mereka Barat 9 disiarkan secara daring, Selasa (8/8).
Baca juga : Jelang Puncak KTT ASEAN, Heru Imbau Warga WFH
Heru Budi juga mengimbau perusahaan swasta menerapkan WFH saat KTT ASEAN di Jakarta Selain itu, dia pun mempertimbangkan sekolah-sekolah di Jakarta untuk menerapkan belajar daring selama KTT ke-43 ASEAN.
Meski begitu, Heru belum menjelaskan secara rinci aturan WFH dan belajar dari rumah yang akan diberlakukan saat KTT ke-43 ASEAN.
Baca juga : Kerja Sama Ekonomi ASEAN Perkuat Pertumbuhan, Stabilitas, dan Kemakmuran
"Misalnya sekolah, gedung-gedung pemda di sekitar titik lokasi KTT ASEAN nanti, akan kami lakukan work from home," kata Heru.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut meminta perusahaan swasta untuk menerapkan WFH selama KTT ke-43 ASEAN berlangsung. Namun, penerapan WFH itu hanya bersifat imbauan dan dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan.
"Sekali lagi, untuk yang di luar dari perangkat daerah, swasta dan lain-lain sifatnya adalah edaran dan imbauan," ungkapnya.
Sebagai informasi, KTT ke-43 ASEAN di Jakarta berlangsung pada 5-7 September 2023.
Kegiatan ini berbeda dengan KTT ke-42 di Labuan Bajo yang diselenggarakan pada Mei lalu. Pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada September nanti tidak hanya diikuti para pemimpin negara anggota organisasi regional tersebut, tetapi juga para kepala negara/pemerintahan dari negara-negara mitra ASEAN.
Selain itu, KTT mendatang diantaranya akan membahas perkembangan dan penguatan kerja sama ASEAN dengan para mitra eksternal.
Selaku tuan rumah, lanjut Heru, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk memperbaiki sejumlah ruas jalan di Ibu Kota dan memastikan kesiapan fasilitas bandara.
Pemprov DKI bahkan berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah untuk menyukseskan penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN akan dihadiri sebanyak 26 negara dan organisasi internasional. (Z-5)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved