Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) memang dibatasi agar tidak bisa ditarik tunai seutuhnya.
KJP merupakan dana bantuan tunai yang pertama kali diluncurkan oleh Mantan Gubernur Joko Widodo pada 2012 silam untuk membantu peserta didik yang kurang mampu agar tetap bisa bersekolah.
"Memang itu dibatasi hanya bisa ditarik tunai berapa Rp100 ribu atau Rp150 ribu. Sisanya silahkan buat beli sepatu, untuk beli tas dengan cara digesek," kata Heru di Balai Kota, Jumat (28/7).
Baca juga: Terlibat Tawuran, KJP 2 Siswa di Johar Baru Dicabut
Heru mengatakan, pembatasan tarik tunai itu bercermin pada kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Saat awal diluncurkan KJP bisa ditarik tunai seluruhnya dan justru disalahgunakan oleh orangtua peserta didik.
Saat itu, Pemprov DKI menemukan banyak dana KJP justru digunakan orangtua peserta didik untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pendidikan.
"Karena nanti buat bayar cicilan, buat beli rokok. Jadi kita mencegah supaya tidak bisa. Kalau mau menggunakan, silahkan datang ke toko untuk beli sepatu, beli tas," tandasnya.
Baca juga: Heru Tegaskan tak Segan Cabut KJP Pelajar yang Bandel
Selain untuk membeli buku atau keperluan pendidikan lainnya, dana KJP juga bisa digunakan untuk membeli pangan murah yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta yang disediakan secara berkala di RPTRA, taman, rusun, hingga kantor kelurahan.
1. SD/MI
2. SMP/MTs
3. SMA/MA
4. SMK
5. PKBM
Sebagai informasi, penggunaan Biaya Rutin maksimal yang dapat digunakan secara tunai ialah Rp100 ribu setiap bulannya. Sisa Biaya Rutin dan Biaya Berkala dapat digunakan secara nontunai untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. (Z-1)
Mendikdasmen menegaskan komitmennya dalam menjaga pelaksanaan TKA agar tetap kredibel, transparan, dan berintegritas di seluruh wilayah Indonesia.
WIC Jakarta sukses gelar Konferensi Biennial WCI ke-17. Fokus pada pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan pelestarian warisan budaya di era transformasi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi di tahun berikutnya.
Dalam konteks ini, pendidikan vokasi seharusnya menjadi solusi strategis. Namun untuk memahami bagaimana seharusnya vokasi berfungsi, kita perlu melihat praktik terbaik global.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmennya melakukan perbaikan besar-besaran sektor pendidikan, mulai dari renovasi fisik sekolah hingga penguatan kualitas pembelajaran.
President University mengukuhkan tiga Guru Besar baru: Prof. Anton Wachidin, Prof. Erwin Sitompul, dan Prof. Jhanghiz Syahrivar untuk perkuat riset nasional.
Gadai KJP marak di Jakarta. Warga menggadaikan bantuan pendidikan dengan sistem bunga demi uang cepat, berpotensi menambah beban utang keluarga.
Pramono Anung memastikan tidak akan memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN meski pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) dan transfer ke daerah (TKD)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Try Out bagi siswa kelas XII di Jakarta Timur, Selasa (21/10).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) tahap kedua ke 707.513 penerima manfaat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap disalurkan pada siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk meluncurkan program rekreasi gratis masuk Ancol bagi pelajar penerima fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP), mulai April 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved