Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PELAKSANA Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum menyebut angka backlog rusunawa di Jakarta mencapai 302 ribu unit.
Sementara itu, Pemprov DKI bakal membangun rusunawa di 14 lokasi lagi pada tahun ini hingga tahun depan.
"Backlog saat ini 3202 ribu. Kami baru ada 14 lokasi baru. Jadi selisih itulah yang harus dipenuhi untuk memenuhi hunian di DKI Jakarta," kata Retno dalam rapat bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/7).
Baca juga : Warga Mampu Tinggal di Rusunawa, Dinas Perumahan Akui Sulit Menindak
Sementara itu, dari total 14 lokasi itu, DPRKP DKI Jakarta berencana untuk membangun 11.789 unit rusun tahun depan. Program ini menjadi program prioritas.
"Kami merencanakan membangun 11.788 unit. Tersebar di beberapa lokasi seperti di Cakung Drain 8 tower, Rorotan 7 tower, Padat Karya 1 tower, dan Yos Sudarso 2 tower. Rencananya kami juga akan membangun rusunawa di Kepulauan Seribu 400 unit yakni Rusunawa Tongkol tahap 2," tandasnya.
Baca juga : Pemprov DKI Didesak Panggil Jakkon dan Jakpro Soal Pernyataan Buro Happold
Sementara itu, saat ini Pemprov DKI memiliki 32.978 unit rusun. Sebanyak 24.012 unit sudah terisi. Dari jumlah tersebut, 9.915 unit diisi oleh warga yang terdampak program Pemprov DKI. Sementara sisanya 14.097 unit terisi oleh warga umum.
Warga umum yang ingin menyewa rusun dikenakan kriteria antara lain memiliki rentang penghasilan Rp2,5 juta hingga maksimal Rp7 juta, harus ber-KTP DKI, sudah menikah kecuali ingin menghuni Rusunawa Rawabebek khusus lajang, memiliki NPWP, tidak memiliki rumah sendiri dibuktikan dengan surat pernyataan RT asal domisili, tidak memiliki kendaraan roda empat atau maksimal memiliki kendaraan roda dua sebanyak dua unit. (Z-5)
Jusuf Hamka punya popularitas yang tinggi, lalu aksesibilitas juga sangat oke karena bisa diterima oleh warga Jakarta.
Program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Senin (29/7), memperkirakan seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu akan cerah berawan sepanjang hari.
DPP Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada kader internal, Jusuf Hamka sebagai Bacawagub di Pilkada Jakarta pada 27 November 2024.
Akhir pekan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu khususnya bagi warga Jakarta untuk melepas penat setelah bekerja dan beraktivitas.
Menurut UUD RI Tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemerintah sedang berupaya mendorong terbentuknya dana abadi perumahan untuk mengatasi backlog rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta unit.
Pemerintah lewat Undang-Undang Cipta Kerja telah mengamanatkan pembentukan lembaga nonstruktural, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa masih ada waktu hingga tahun 2027 bagi semua pihak untuk memberikan masukan terkait pemberlakuan Tapera
Iuran ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah atau backlog yang saat ini tercatat masih sebanyak 9,7 juta unit.
Direktur Ekonomi Digital dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Nailul Huda berpendapat bahwa kontribusi iuran Tapera mungkin belum cukup efektif dalam mengatasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved