Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa kemacetan yang ada di Ibu Kota menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi DKI Jakarta. Dari data yang dimiliki oleh Kemenhub, kerugian akibat kemacetan tersebut ditaksir hingga Rp65 triliun per tahun. Bahkan tidak hanya di Jakarta saja, kemacetan yang terjadi di beberapa daerah seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar kerugiannya juga mencapai Rp12 triliun per tahun.
Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Ghoefron Koerniawan mengatakan, terdapat banyak hal yang sia-sia saat terjadi kemacetan tersebut. Misalnya seperti bahan bakar yang terbuang tanpa menghasilkan perpindahan atau perjalanan.
"Kemacetan tersebut banyak membuang bahan bakar, tapi dia tidak menghasilkan perjalanan, artinya terganggu di situ," kata Ghoefron di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/6).
Baca juga: Masifkan Integrasi Angkutan Untuk Atasi Kemacetan Jakarta
Tentunya, lanjut Ghoefron, Bahan bakar yang digunakan kendaraan tersebut pun berubah menghasilkan emisi. Lalu menjadi polusi dan menimbulkan penyakit bagi orang-orang.
"Banyak emisi keluar di mana-mana kemudian menyebabkan orang sakit, biaya perawatan dan sebagainya," ujarnya.
Baca juga: Heru Lanjutkan Program Penanganan Polusi Udara yang Digagas Anies
Selain itu, kemacetan tersebut juga dapat mengakibatkan kendaraan jadi lebih cepat rusak dari waktu yang semestinya. Akibatnya pemilik kendaraan harus mengeluarkan uang untuk biaya perawatan.
"Pengeluaran biaya-biaya tadi dikumulatifkan dan sejumlah lembaga sudah menghitung se-Jabodetabek itu per tahun Rp65 triliun uang hilang yang terbakar akibat macet itu. Jadi kecelakaan, biaya rumah sakit, perawatan kendaraan, jadi sebesar itu," tuturnya.
Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah fokus untuk membangun transportasi umum publik massal yang baik demi mengatasi kemacetan. Sekaligus juga untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan kendaraan.
"Sehingga kemacetan berkurang kemudian emisi juga berkurang dan efek-efek berikutnya itu yang bisa kita hemat untuk membangun yang lebih baik dan alokasi yang bermanfaat buat masyarakat," ujarnya. (Fik/Z-7)
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya menyiapkan pengusaha Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta 2024.
TAWURAN antarwarga kembali pecah di Jalan Basuki Rachmat (Bassura), Jakarta Timur pada Selasa (9/7) sore. Lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan akibat dari tawuran tersebut.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Kemacetan berkaitan erat dengan isu sosial dan lingkungan. Seharusnya, ada kesadaran bersama terkait masalah tersebut.
Meski dianggap perlu, namun pembatasan usia kendaraan di Jakarta belum bisa diterpakan dalam waktu dekat
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Tiga mantan pejabat Kementerian Perhubungan didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp1,15 triliun.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
Kementerian perhubungan menegur produsen pesawat AS Boeing perihal kecelakaan yang menimpa Lion Air.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji coba layanan transportasi massal Biskita Trans Depok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved