Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dapat tugas makin berat dalam keberlangsungan pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Hal itu karena Jakarta disebut berpotensi jadi pusat kegiatan hingga konflik yang sangat mungkin terjadi selama masa pemilu.
"Peristiwa konflik-konflik itu sangat besar, sebentar-sebentar muncul konflik, kerusuhan dan lain-lain. Itu yang harus diantisipasi dan hal itu berat dihadapi ada demo politik setiap hari," kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, di Jakarta, Kamis, (22/6).
Dia menambahkan, data KPU RI memetakan terdapat sebanyak 1.810 TPS di lokasi khusus pada Pemilu 2024. Menurut Trubus, umumnya demo politik identitas akan ke luar saat mendekati Pemilu dan Pilkada. Karena itu, tugas yang diemban Heru, kata Trubus, nantinya tidak bakal mudah melainkan berat.
Baca juga: Berusia 496 Tahun Jakarta Semakin Macet, NasDem Kritisi Kepemimpinan Heru
"Jadi tugas gubernur berat menghadapi itu. Mungkin enggak bisa tidur. Karena apa? Tahun 2024 tahun politik semua," lanjutnya.
"Sebentar lagi capres-capres, caleg-caleg bersaing semua. Orientasi orang ke politik semua nanti persoalan ekonomi, kriminalitas, penegakan hukum. Belum lagi soal sampah, pendidikan, banyak sekali," ungkapnya.
Baca juga: Pj Gubernur Janji Tindaklanjuti Dugaan Rumah DP Nol Rupiah yang Disewakan
Trubus menambahkan, pihaknya mengkhawatirkan kampanye politik masih akan tetap terjadi di tempat-tempat yang dilarang, mulai dari tempat ibadah maupun kampus.
"Kampus-kampus di Jakarta ini banyak sekali yang harus dikoordinasikan supaya tidak melakukan demo, kampanye yang berlebihan dan provokatif. Ini yang berat dihadapi ke depan, tantangan gubernur kita begitu, berat menghadapi 2024," ujarnya.
(Z-9)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved