Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Pendidikan DKI Jakarta terus mengevaluasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Salah satunya dengan mulai melakukan penyaringan kembali terhadap para penerimanya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat mengatakan, sudah beberapa kali Disdik menemukan adanya penerima KJP yang ternyata berasal dari keluarga mampu.
"Iya, itu ada juga yang ternyata punya mobil. Kalau seperti itu ya kita coret," ungkap Syaefulloh di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jl Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/6).
Baca juga: DPRD akan Panggil Bank DKI Terkait KJP
Syaefulloh mengatakan, hal itu bisa terjadi bisa disebabkan keluarga penerima yang semula kurang mampu mengalami kenaikan ekonomi namun tidak melaporkan untuk penghentian kepesertaan KJP.
Untuk itu, ia berkoordinasi dengan lintas SKPD seperti dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menelusuri aset-aset milik penerima KJP.
Baca juga: Duit KJP Plus dan KJMU Tahap I 2023 Cair! Cek Rekening Sekarang
Selain itu, pihaknya juga melakukan penyaringan melalui musyawarah kelurahan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Menurutnya, RT dan RW adalah pihak yang paling mengenal warga sehingga dapat membantu untuk menyaring penerima KJP.
"Selain itu juga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta akan dihapus dari daftar penerima KJP," tukasnya.
Masyarakat pun diharapkan memahami alasan-alasan tercoret dari daftar penerima KJP. Diharapkan melalui penyaringan ini, program KJP dapat lebih tepat sasaran sehingga dapat membantu peserta didik lebih optimal menempuh pendidikan. (Put/Z-7)
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pencairan KJP dipercepat. Hal itu menanggapi warga yang protes pencairan KJP belum dilakukan sejak 3 bulan lalu.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menerima keluhan langsung dari warga mengenai belum cairnya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
SEJUMLAH orang tua murid mendatangi kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah I di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat. Kedatangan menanyakan perihal Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Pada tahap akhir proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) menerima 25 pengaduan masyarakat DKI Jakarta.
Jusuf Hamka punya popularitas yang tinggi, lalu aksesibilitas juga sangat oke karena bisa diterima oleh warga Jakarta.
Program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Senin (29/7), memperkirakan seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu akan cerah berawan sepanjang hari.
DPP Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada kader internal, Jusuf Hamka sebagai Bacawagub di Pilkada Jakarta pada 27 November 2024.
Akhir pekan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu khususnya bagi warga Jakarta untuk melepas penat setelah bekerja dan beraktivitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved