Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setuju menganggarkan dana Rp4,4 triliun untuk pembangunan lintas raya terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan perlu pembahasan khusus mengenai penganggaran proyek tersebut.
Informasi tersebut terungkap di dalam rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta pada Selasa (8/5).
Baca juga : Disubsidi, Tarif Awal LRT Jabodebek akan di Bawah Rp12 Ribu
Rp916 miliar merupakan dana dana APBD 2023, lalu ada rencana penambahan dalam APBD-Perubahan (APBD-P) 2023 sebanyak Rp1,5 triliun. Adapun di APBD 2024 muncul mata anggaran sekitar Rp2 triliun.
"Kita tidak menerima informasinya secara langsung, tapi memang pernah disampaikan di awal dari total nilai investasi sekitar Rp4,4 triliun akan di-splitting dalam beberapa tahun," kata Ismail kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/5).
Baca juga : Dari Kritikus Kini jadi Komsaris LRT Jakarta, Azas Tigor : Bukan Karena Saya Berisik
Ismail menuturkan, ada sisi positif dari anggaran fantastis tersebut. Politikus PKS tersebut menilai, hal itu merupakan bentuk dukungan Pemprov DKI terhadap pembangunan transportasi publik sepanjang 6,4 kilometer (km) yang berfungsi mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota.
"Kalau dilihat dari sisi positifnya ini sebagai bukti dukungan penuh ya untuk memprioritaskan LRT Velodrome-Manggarai ini bisa terwujud dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi dari sisi penganggaran, harus ada pembahasan khusus ya," tutur Ismail.
Di sisi lain, dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan, dia berpendapat agar dananya tidak keseluruhan berasal dari APBD.
"Dibutuhkannya anggaran tersebut itu kan tidak serta merta harus 100 persen dari PMD (penyertaan modal daerah). Kita juga akan mewacanakan financial blending jadi pendanaan campuran gitu, ini kan sesuatu yang bisa dikaji juga sehingga tidak menjadi beban APBD juga," jelas Ismail. (Z-5)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved