Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat melaporkan jalan rusak melalui media sosial. Heru mengatakan, Jakarta sudah memiliki kanal pengaduan masyarakat.
Sebelumnya di era masa kepemimpinan Mantan Gubernur Joko Widodo dan Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Jakarta memiliki kanal pengaduan aplikasi Jakarta Smart City.
Kemudian, di era Mantan Gubernur Anies Baswedan, Pemprov DKI mengembangkan aplikasi Jaki. Melalui aplikasi tersebut, Pemprov DKI menerima segala bentuk pengaduan dari infratruktur hingga pelayanan publik. Aparat lurah hingga camat akan bergerak untuk menangani aduan tersebut.
Baca juga: Ironi Pembangunan Jalan di Indonesia, Dilakukan Hanya Saat Atasan Mengecek
"Di Jakarta kan ada sistem pengaduan melalui pengaduan elektronik di kelola Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," ujar Heru saat dikonfirmasi, Sabtu (6/5).
Masyarakat juga bisa mengadu langsung melalui loket pengaduan di kantor-kantor lurah dan camat di seluruh ibu kota.
Baca juga: Kunjungan ke Lampung, Jokowi Enggan Lewat Ruas Jalan yang Sudah Diperbaiki
Selain itu, penanganan aduan masyarakat tak hanya dilepas begitu saja. Heru menegaska penanganan aduan masyarakat senantiasa dipantau oleh Biro Tata Pemerintahan (Biro Tapem). Jika ada aduan yang tidak ditindaklanjuti, liurah dan camat setempat akan memperoleh penilaian buruk.
"Dipantau oleh Biro Tapem. Di sisi lain setiap kelurahan sampai kantor wali kota ada loket pengaduan, dan banyak hal pengaduan dari warga melalu loket-loket dan pengadauan electronic dan tentunya semua harus di tindak lanjuti," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mengadukan perihal jalan rusak ke pemerintah melalui media sosial. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam unggahannya pada akun Instagramnya, Jumat (5/5) sore.
"Apabila jalan di daerah anda masih rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun Instagram ini," tulisnya.
Jokowi lantas menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung arus mobilitas barang dan orang.
Sebab, mobilitas yang lancar akan membantu menurunkan biaya logistik dan harga barang di pasar-pasar.
Unggahan di Instagram itu pun disertai dengan sebuah reels video yang menampilkan Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sedang berada di mobil yang menyusuri sejumlah jalan rusak di Provinsi Lampung pada Jumat pagi.
Dalam video itu, Mendag Zulkifli sempat menyindir kondisi jalan di Lampung yang menurutnya 'luar biasa'.
"Luar biasa jalannya. Ini kalau orang hamil bisa langsung melahirkan ya Pak," kata Zulkifli kepada Jokowi.
Jusuf Hamka punya popularitas yang tinggi, lalu aksesibilitas juga sangat oke karena bisa diterima oleh warga Jakarta.
Program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Senin (29/7), memperkirakan seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu akan cerah berawan sepanjang hari.
DPP Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada kader internal, Jusuf Hamka sebagai Bacawagub di Pilkada Jakarta pada 27 November 2024.
Akhir pekan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu khususnya bagi warga Jakarta untuk melepas penat setelah bekerja dan beraktivitas.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved