Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengungkapkan keberatannya terhadap rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menerapkan jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) seperti di Singapura maupun beberapa negara Eropa. Kebijakan itu dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang saat ini dibahas di DPRD DKI.
Ismail menegaskan Jakarta tidak seperti Singapura sehingga tidak akan tepat jika Jakarta meniru program pengendalian lalu lintas di negara tersebut seperti ERP.
"Tidak 'apple to apple' kalau Jakarta mau seperti Singapura," ungkap Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/1).
Ismail menuturkan, pengembangan angkutan umum di Singapura sudah sangat maju di antaranya MRT di Singapura punya rute yang sudah panjang dan menyeluruh. Angkutan bus pun sudah banyak dan memiliki ketepatan waktu yang tinggi.
Di sisi kemakmuran dan tingkat pendidikan warga, Jakarta juga masih kalah dari Singapura.
"Kalau sudah sebanding silahkan saja mau meniru. Tapi kalau belum, ya jangan," tegas politikus PKS itu.
Ismail menegaskan, sebelum menerapkan ERP, Singapura pun terlebih dulu membenahi transportasi umum hingga bisa menyeluruh seperti sekarang ini. Untuk itu, ia menyarankan, Jakarta meniru Singapura dari sisi pembangunan transportasi.
"Jadi ke situ dulu. Jangan malah bikin heboh," imbuhnya. (OL-13)
Baca Juga: Penerapan ERP Beririsan dengan Angkutan Umum
Inner London Congestion Zone, Orchard-CBD Singapura dan Central Stockholm menjadi contoh bagaimana tarif diberlakukan untuk menahan volume kendaraan yang memasuki kawasan padat.
K3X Lab dikenal dengan pendekatan kolaboratif dalam membantu brand membangun kesiapan dan kapabilitas digital.
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan tersebut, hingga saat ini masih belum terlihat tindak lanjut atas kajian ini.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved