Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan pembangunan fasilitas pengolahan sampah inter, Jakarta Utara, terus dilanjutkan dan sudah dianggarkan pada 2023.
"Kalau ITF kan sudah jalan kemarin, memang diminta oleh Presiden (dipercepat)," kata Heru kepada awak media di Jakarta Timur, Senin (26/12).
Ia juga mengatakan, selain program ITF yang menjadi prioritas, hal lainnya yakni terkait pengolahan sampah di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
"Ada dua (hal), ITF sunter yang sudah dianggarkan di 2023 dan Refuse Derived Fuel (RDF) di Bantar Gebang," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung proyek ITF Sunter yang tidak kunjung dilakukan pembangunan, bahkan sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Jadi Gubernur di DKI, (ITF) Sunter itu kita mulai, sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Padahal sudah kita rencanakan, belum (selesai). Saya enggak tahu sekarang apakah sudah (selesai)," kata Jokowi dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Rabu (21/12).
Baca juga: Jakpro : ITF Sunter Direncanakan Beroperasi 2027
Jokowi pun mendorong agar urusan sampah segera diselesaikan agar tidak menjadi kotoran di kota, sungai, dan laut. Menurut Jokowi, masalah sampah menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi BPDLH mengingat pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan.
Sebagai informasi, pembangunan ITF Sunter digagas sejak 2009 pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Kemudian, rencana ini dilanjutkan oleh Joko Widodo hingga Basuki Tjahaja Purnama, namun sempat mandek.
Selain itu, PT Jakarta Propertindo juga sudah menjelaskan terkait update terbaru pembangunan ITF. VP Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarief mengatakan bahwa beberapa hal telah dilakukan sejak tahun 2019 dan terkait pembangunan fisik, ITF Sunter direncanakan untuk berjalan selama tiga tahun dengan target operasi di tahun 2027.
"Kini, perkembangan ITF Sunter ini juga sedang memasuki tahap akhir seleksi pemilihan mitra. Sejak awal seleksi, terdapat total 10 calon mitra yang ikut serta dalam proses pemilihan," jelasnya.(OL-5)
TPA Samosir dibangun di lahan seluas 10 Ha sudah mencapai 100 persen dengan pagu senilai Rp29 M lebih.
Pemerintah juga memberikan insentif berupa penghargaan publikasi untuk kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah plastik.
WARGA Denpasar, Bali, mulai gencar menjalankan konsep Teba Modern untuk pengelolaan sampah organik. Teba Modern dikenalkan pada masyarakat Denpasar oleh komunitas Malu Dong,
Bank sampah menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain, kurangnya kurangnya pembeli tetap bahan daur ulang serta keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah dan keterampilan bisnis.
Kerja kolaboratif ini akan dilakukan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Fakultas Ilmu Terapan Telkom University.
Dia melihat upaya warga mengelola sampah organik dan anorganik menjadi barang bermanfaat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved