Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Pemrov Jabar) akan membatalkan proses alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 Kota Depok dengan dalih karena masih terjadi kasus.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadis Rumkim) Pemprov Jabar Indra Maha mengatakan, Pemrov Jabar tidak menutup kemungkinan akan membatalkan proses bantuan pembangunan masjid di atas lahan milik SDN Pondok Cina 1 Kota Depok.
"Mencermati situasi dan dinamika sosial yang belum memungkinkan untuk dilakukan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi Masjid, Pemrov Jabar akan menunda alias membatalkan proses bantuan pembangunan Masjid Margonda Raya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut akan dihentikan,” kata dia, Senin (12/12).
Pemrov Jabar, lanjutnya mendorong Pemerintah Kota Depok mengedepankan pendekatan dialogis untuk mendapatkan solusi terbaik soal rencana alih funsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi Masjid.
Ditegaskan olehnya, jangan sampai alih fungsi lahan menimbulkan masalah baru, terutama terhadap siswa dan kegiatan belajar mengajar. Semua pihak harus menghindari hal-hal yang berpotensi menghadirkan benturan-benturan sosial agar kondusivitas Kota Depok terjaga dengan sebaik-baiknya.
" Jika ada upaya hukum yang dilakukan oleh warga, hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemkot Depok untuk menunda dulu alih fungsi lahan tersebut sampai keluar keputusan hukum yang tetap,” tegasnya.
Tetapi walaupun Pemprov Jabar sudah mengeluarkan pernyataan keras yakni membatalkan proses bantuan keuangan, Wali Kota Depok Mohammad Idris tetap bertahan pada pendiriannya, bahwa ia akan terus memproses pembangunan Masjid Al-Qudus di SDN Pondok Cina 1 Kota Depok.
“Tidak ada. Tidak ada pernyataan resmi dari mereka (Pemprov Jabar) ke saya,” kata Idris, Senin (12/12).
Dia mengaku tidak menerima surat dari Pemprov Jabar mengenai penundaan atau pembatalan tersebut. Sehingga pihaknya pun tetap akan melaksanakan pembangunan sesuai rencana awal. “Kita akan terus proses, saya belum menerima kabar apapun secara resmi. Belum menerima kabar,” ucapnya.
Sebelumnya pada Minggu (11/12) puluhan wali siswa bersama warga memukul mundur 90 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, yang hendak mengosongkan bangunan SDN Pondok Cina 1, yang beralamat di Jalan Margonda tersebut.
Tidak hanya itu, truk Satpol PP yang diturunkan untuk mengangkut meja bangku dan lemari SDN dihadang mereka. Sehingga, truk tidak bisa mendekat ke kawasan pengosongan SDN Pondok Cina 1
Bahkan, saat puluhan anggota Satpol PP berusaha mendekat lokasi bangunan, sempat terjadi adu mulut dan bersitegang dengan wali siswa dan warga.
Beruntung, aksi massa bisa dikendalikan ketika Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Nurdiani memilih menarik mundur anggota Satpol PP dari lokasi.
Lienda menjelaskan, gagalnya pembongkaran tersebut guna menghindari hal yang tidak diinginkan dari warga dan wali siswa.
Sementara itu, Aktivitas di SDN Pondok Cina 1 Kota Depok tetap berjalan. Pada Senin pagi, ratusan siswa datang ke sekolah tersebut, namun, tidak ada satu guru pun yang datang. (OL-13)
Baca Juga: Ombudsman Jakarta Raya Desak Pemkot Depok Tuntaskan Masalah SDN 1 Pondok Cina
Rencana alih fungsi itu masuk dalam proyek peralihan transportasi yang sedang dirancang pemerintah.
Kementan bersama Kemendagri memperkuat produksi pangan nasional melalui optimasi lahan dan pompanisasi
RIBUAN hektare lahan rawa yang berada di 22 desa di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan dijadikan persawahan.
Terjadi perubahan tata guna lahan yang semula hutan jati, kini berubah menjadi hutan beton.
Menurutnya, potensi kehilangan produksi padi di seluruh wilayah kabupaten Sragen bisa mencapai 168 ribu ton/tahun .
BADAN Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sejumlah penyebab utama menurunnya usaha pertanian di Indonesia selama 10 tahun terakhir.
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved