Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma siap menjalankan arahan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal penindakan parkir liar. Menurut Dhany, penindakan parkir liar senantiasa dilakukan di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus).
Namun, parkir liar memang seolah tiada habisnya. Parkir liar selalu muncul usai ditertibkan. "Ya tetap kita melakukan melalui Sudin Perhubungan, kita lakukan upaya penegakkan yang sesuai dengan rambu-rambu," ujar Dhany di Balai Kota, Selasa (6/12).
Di sisi lain, terkait maraknya parkir liar di sekitar mall Grand Indonesia, Dhany menegaskan sudah kerap melakukan penindakan di lokasi tersebut. Tindak lanjut terbaru, pihak pengelola gedung Grand Indonesia pun berencana menambah kapasitas parkir.
"Justru GI itu, mereka akan meminta permohonan penambahan lahan parkir. Sesuai ketentuan silahkan bermohon. Supaya lahan parkir GI kan sudah ada 3 lantai tuh, dia minta permohonan. Secara prinsip ya silahkan diajukan, nanti baru dipertimbangkan," ujarnya.
Sementara itu, untuk menghilangkan parkir liar, Dhany berencana bekerja sama dengan para pemilik lahan untuk dapat menyediakan parkir terutama bagi angkutan daring.
"Kemudian, kita mencoba meminta kepada PT KAI misal banyak juga ojol untuk memanfaatkan aset PT KAI pakai tempat, kerjasama antar provider dengan KAI. Untuk sediakan juga lahan selter ojol," tukasnya.
Sebelumnya, pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengeluhkan maraknya parkir liar di sekitar Grand Indonesia. Tak hanya liar, tukang parkir menetapkan harga yang cukup tinggi. Untuk pengendara roda empat dikenakan tarif Rp10 ribu per sekali parkir.
Menanggapi hal itu, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyebut sudah menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk melibas parkir liar. (OL-12)
Potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta per hari kembali menjadi sorotan.
Tata kelola parkir di DKI Jakarta kembali disorot. Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menemukan praktik parkir tanpa izin di kawasan Blok M Square.
Satgas Parkir Palu menjaring 17 jukir liar di 15 titik kota. Dishub Palu berikan pembinaan dan tawarkan peluang menjadi petugas parkir resmi.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Para pedagang yang melanggar juga akan dikenakan sanksi hukum guna memberikan efek jera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved