Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Titik Nurhayati ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) perempuan Sukamiskin, Bandung. Titik diduga melakukan tindakan pidana korupsi dana hibah Pilkada tahun 2015.
"Ini berdasarkan penetapan hakim nomor : 80/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg dengan melakukan penahanan terhadap terdakwa Titik Nurhayati ke dalam rumah tahanan negara (Rutan) perempuan Sukamiskin Bandung terhitung tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan 06 September 2022," kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Depok, Mochtar Arifin, Selasa (9/8).
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung memerintahkan eks Ketua KPU Kota Depok ditahan. Perintah tersebut dikeluarkan setelah tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok membacakan dakwaan terhadap Titik.
Sidang dugaan korupsi mantan Ketua KPUD Kota Depok diketua majelis hakim T. Benny Eko Supriyadi dengan anggota Eka Saharta Winata Laksana dan Jeffry Yefta Sinaga.
Mochtar mengatakan, terdakwa eks Ketua KPU Kota Depok dijerat dengan dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin, 15 Agustus 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi," ujarnya.
Diketahui, Titik sebelumnya tidak ditahan walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terkait hal itu, Mochtar menjelaskan, saat ini berkas perkara dari jaksa penuntut umum telah dilimpahkan ke pengadilan, dalam hal ini hakim. "Kemudian kewenangan berubah, hakim mengeluarkan untuk dikeluarkannya penetapan untuk penahanan,” ujarnya.
Dirinya tak menampik, tentang adanya upaya dari pengacara terdakwa yang mengajukan untuk penangguhan. "Tapi apakah di acc (disetujui) apa belum, itu permohonanya ke hakim,” akunya.
Yang pasti, kata dia saat ini pihaknya melaksanakan penetapan terkait pelaksanaan penahanan. “Saat ini sudah ke rutan,” tegasnya.
Lebih lanjut Mochtar mengatakan, bahwa terdakwa diantar langsung oleh jaksa penuntut umum Kejari Kota Depok ke Rutan Sukamiskin. “Yang bersangkutan juga sudah menjalani administrasi dan pengecekan kesehatan untuk kemudian dibawa ke rutan,” katanya.
Titik disebut melakukan pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi terkait dana sosialisasi Pilkada 2015. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian lebih dari Rp817 juta. (OL-13)
Baca Juga: Berkas Kasus Korupsi Mantan Ketua KPU Kota Depok Dilimpahkan ...
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin kesuksesan Pilkada.
Berdasarkan hasil penghitungan suara di internal Partai NasDem, suara Farhan seharusnya aman dan bisa mendapatkan satu kursi di DPR RI Dapil Jabar I.
Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata memantau langsung PSU di 2 TPS di Kabupaten Lewoleba, NTT.
Aplikasi SiRekap ini tengah menjadi sorotan karena banyaknya kesalahan yang diinput. DPRD Kota Bogor mendorong KPU Kota Bogor untuk kembali menggunakan sistem manual
LOGISTIK pemilu tahap pertama sudah tiba di 16 dari 22 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.
Permohonan pembatalan berpotensi menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sebab pemilihan anggota KPUD Papua Pegunungan telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved