Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV DKI Jakarta akan mengevaluasi kerja sama dengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hal ini menindaklanjuti kisruh pimpinan ACT yang diduga menggunakan dana umat untuk pribadi.
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan hubungan kerja sama ACT dan Pemprov DKI Jakarta sejauh ini tidak ada kendala.
"Selama ini, kami dengan ACT berhubungan baik. Tidak ada masalah yang berarti selama ini," ujar Ariza, sapaan akrabnya, di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/7).
Baca juga: PPATK Imbau Masyarakat Berhati-hati Saat Berdonasi
Ketika ditanyai wartawan mengenai program kerja sama dengan ACT, Ariza menyebut sudah banyak bidang yang digarap. Namun, karena adanya kisruh tersebut, pihaknya akan melimpahkan kerja sama yang sebelumnya dengan ACT, ke Badan Ambil Zakat Nasional (Baznas).
"Ya semuanya nanti diatur melalui Baznas," ungkap Ariza.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) menemukan ada dugaan penyelewengan terkait dana organisasi ACT. Adapun penyelewengan dana diduga untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang.
Baca juga: Klarifikasi ACT Terkait Penyelewengan Dana Umat
"Ya indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," jelas Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi.
PPATK sudah memberikan laporan terkait dugaan tersebut ke aparat penegak hukum. Termasuk, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiterror.(OL-11)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Prestasi ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari dedikasi dan integritas BMH dalam mengelola setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para donatur.
Para pimpinan lembaga dan para amil zakat perlu menyerap masukan dari umat tentang pemanfaatan dana zakat. Dalam hal ini, bukan hanya mengolah pandangan internal lembaga.
Ketiga tersangka tersebut ialah Presiden ACT Ibnu Khajar, mantan Presiden ACT Ahyudin, dan Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT Hariyana Hermain.
Polri belum mengungkap tersangka penyelewengan dana umat di lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT)
Berdasarkan data PPATK, uang donasi yang disalurkan ACT tidak sesuai dengan jumlah yang digalang. Uang masuk ke rekening petinggi ACT hingga ke kelompol teroris.
Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat di ACT. Penyelidikan berbekal data intelijen PPATK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved