Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait penggantian nama jalan di Ibu Kota.
Pasalnya, keputusan Anies tersebut menuai protes. Sejumlah warga DKI diketahui menolak penggantian nama jalan, karena harus mengurus data kependudukan.
"Kalau rencana memanggil (Anies) itu belum ada," ujar Wetipo, Rabu (29/6).
Baca juga: Pelayanan Terdampak Perubahan Nama Jalan di Jakarta
Namun, lanjut Wetipo, Kemendagri akan membahas polemik tersebut secara internal. Adapun Mendagri Tito Karnavian disebut belum menentukan sikap terkait pemanggilan Anies Baswedan.
"Nanti coba kita secara internal, kami minta arahan ke Pak Mendagri, untuk kira-kira Kemendagri sikapnya seperti apa," imbuhnya.
Pihaknya belum menerima laporan resmi terkait penolakan warga terhadap penggantian nama jalan. Menurut Wetipo, Kemendagri hanya menetralisir, agar kebijakan Anies jangan berbuntut masalah.
Baca juga: Anies Baswedan Ganti Nama Jalan, 5.637 Warga Wajib Ganti KTP
"Kita belum ada pembahasan untuk itu, mendukung atau tidak penggantian nama jalan di DKI. Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI, kami hanya sebatas dapat info. Kami menyelaraskan proses ini, supaya tidak mengorbankan warga," pungkas Wetipo.
Diketahui, terdapat sejumlah warga yang menolak penggantian nama jalan. Salah satu yang menolak ialah warga Jalan Cikini VII, Menteng, Jakarta. Dalam penggantian tersebut, Jalan Cikini VII berubah menjadi Jalan Tino Sidin.(OL-11)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved