Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan melakukan antisipasi penularan penyakit hepatitis akut misterius yang merebak beberapa waktu belakangan. Upaya pertama yang dilakukan adalah menguatkan sistem surveilans penyakit menular yang sudah berjalan sejak 2002.
"Pertama kami menguatkan sistem surveilans yang sudah berjalan sejak 2002. Jadi ada mekanisme bahwa semua faskes, apakah itu rumah sakit, puskesmas, klinik, apabila melakukan perawatan atau menerima pasien penyakit menular sesuai daftar di Permenkes, sebanyak 17 penyakit menular yang harus dilaporkan segera, salah satunya adalah penyakit hepatitis," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Widyastuti, saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/5).
Memperkuat surveilans, ujar Widyastuti, merupakan sistem kewaspadaan dini yang dibangun untuk penyakit menular yang berpotensi menyebar luas.
Selain itu, lanjutnya, surveilans juga penting untuk melakukan investigasi dan langkah pengamanan ke depan.
Kedua, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Baca juga : Anies: Mayoritas ASN Pemprov DKI Jakarta Kesulitan Lakukan WFH
Begitu juga dengan organisasi profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), mengingat hepatitis akut misterius itu dicurigai banyak menyerang anak-anak. Lembaga dan organisasi profesi ini nantinya akan diminta bersama-sama menyusun pedoman untuk pegangan awal para tenaga kesehatan di lapangan.
"Di lapangan itu maksudnya dari sisi klinis maupun dari sisi epidemiologi," jelas Widyastuti.
Upaya ketiga, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan koordinasi dengan seluruh direktur rumah sakit se-DKI Jakarta dan kepala puskesmas se-DKI Jakarta terkait kewaspadaan penyakit hepatitis akut misterius itu.
"Di lapangan itu maksudnya dari sisi klinis maupun dari sisi epidemiologi," kata Widyastuti. (OL-7)
Penularan Tuberkulosis (Tb) masih tinggi dengan 282.281 kasus dilaporkan hingga Juni 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan notifikasi kasus sejak 2021.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) terus memperkuat upaya pemantauan terhadap strain virus Avian Influenza
Dokter spesialis respirologi anak konsultan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Wahyuni Indawati menyatakan bahwa kontak erat di rumah merupakan faktor risiko utama dalam penularan TBC anak
Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, pada kurun 2018-2023 lebih dari 1,8 juta anak Indonesia belum mendapat imunisasi rutin lengkap. Apa risiko bahayanya?
Meskipun sering kali dianggap penting hanya pada masa anak-anak, imunisasi sepanjang hidup adalah praktek yang sangat penting untuk menjaga kesehatan kita.
Flu Singapura umumnya dianggap ringan, dampaknya dapat menjadi serius terutama jika tidak ditangani dengan tepat.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved