Satpol PP Depok Bubarkan Pesta Nikahan di Sukma Jaya

TIM satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan Kepolisian Kota Depok membubarkan paksa pesta nikahan karena menimbulkan kerumunan.

Kegiatan tersebut melanggar instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Lavel 3 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali serta keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/75/Kpts/Satgas/Huk/2022.

Camat Sukma Jaya Fery Birowo mengungkapkan kegiatan tersebut adalah resepsi nikahan yang dilaksanakan hari Sabtu (12/2) kemarin di daerah administrasi Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok.

"Yang menghentikan tim dari Satpol PP dan Kepolisian," jawab Camat Sukma Jaya Fery, saat dihubungi, Minggu (13/2).

Ia menjelaskan, pembubaran tempat nikahan ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. "Tim Satpol PP dan Kepolisian yang tiba di lokasi nikahan langsung bertindak cepat untuk membubarkan kegiatan yang menimbulkan kerumunan yang kami anggap telah melanggar PPKM," ujar Fery.

Dia menjelaskan, penindakan dilakukan dengan pembubaran. Selain itu, juga diberikan imbauan jika pada masa PPKM Level 3, tidak diperbolehkan menggelar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa.

Sesuai instruksi penerapan PPKM Level 3, ditempat resepsi tidak boleh menerapkan makan minum ditempat. Artinya makanan dan minuman harus dibungkus dan dibawa pulang.

"Tak cuma itu, resepsi nikahan juga harus menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, " ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Ratna Nurdianny berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Depok untuk mematuhi ketentuan PPKM Level 3 dengan penuh kesadaran. Termasuk, melakukan pengawasan secara bersama-sama sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

"Seluruh komponen di setiap tingkatan, baik pengurus lingkungan, dan masyarakat bersatu padu dan bekerja sama melakukan upaya pencegahan penularan covid-19, sehingga pemberlakuan PPKM Lavel 3 ini bisa efektif," pungkasnya (OL-13)

Baca Juga: Anggota DPR Saleh Daulay: Aturan Pemerintah Jangan Rugikan Masyarakat