Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menegaskan, layanan Bus Transjakarta tidak mungkin dihentikan hanya karena beberapa kecelakaan melibatkan armada Transjakarta belakangan ini.
Sebab, keberadaan Transjakarta untuk kepentingan publik dan pelayanan yang lebih besar.
“Ini kan kepentingan publik, tidak mungkin kita memberhentikan Transjakarta, jangan hanya karena satu dua kelalaian, kemudian menutup pelayanan yang besar,” ujar Riza, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/12).
Riza menilai, setiap persoalan melibatkan Bus Transjakarta pasti dilakukan investigasi, evaluasi dan dicarikan solusinya. Namun, bukan berarti seluruh layanan Transjakarta harus dihentikan karena beberapa masalah.
“Transjakarta itu untuk kepentingan masyarakat transportasi yang baik, bahkan yang terbaik di Jakarta, justru yang terbaik di Indonesia pelayanan Transjakarta. Namun kalau ada kekurangan satu, dua, kita perbaiki sama-sama,” jelasnya.
Apalagi, lanjut Riza, saat ini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sedang melakukan audit secara menyeluruh terhadap Transjakarta. Dia berharap temuan dan rekomendasi KNKT nantinya akan membuat Transjakarta lebih baik dalam memberikan pelayanan.
“Iya, KNKT sudah berkunjung, berdiskusi, dan dialog dengan Transjakarta. Kini sedang dicarikan formula terbaik ke depan,” ungkap Riza.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, M Yana Aditya, mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dari sisi keselamatan pelayanan.
PT Transjakarta, lanjut Yana, sudah bertemu dengan KNKT pada Selasa (7/12) untuk meminta surveilence secara menyeluruh dan telah rapat bersama mitra operator pada Rabu (8/12) untuk melakukan evaluasi bersama.
Yana mengatakan, pihaknya telah bersepakat dengan para mitra operator untuk melakukan review SOP rekrutmen dan SDM pengemudi. Standar SOP yang ada di operator akan diselaraskan dengan standar yang ada di Transjakarta.
“Tak hanya penyelerasaan standar, tetapi juga pelatihan pengemudi pun akan dilakukan bersama-sama antara pihak Transjakarta dengan operator,” ujar Yana. (Ssr/OL-09)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Operasional bus listrik lebih memungkinakn karena rute yang sudah pasti dibandingkan truk listrik untuk logistik.
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Transjakarta telah selesai merevitalisasi 46 halte. Semua kini sudah siap digunakan dan dijamin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai saat ini mencapai 22,4%.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved