Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEIRING mulai pulihnya kegiatan masyarakat dengan ditetapkan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menjadi level 1 oleh Pemerintah, PT Transportasi Jakarta turut menyesuaikan layanan.
Dalam hal ini, Transjakarta mengoperasikan kembali beberapa rute yang sebelumnya sempat dilakukan penyesuaian guna menekan angka penyebaran virus Covid-19 di sektor transportasi publik.
Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta Angelina Betris menyampaikan, keempat layanan ini ialah Poris Plawad–Bundaran Senayan (T11), Universitas Indonesia–Lebak Bulus (D21), BSD–Jelambar (S11) dan Kaliadem–Kota (12A).
Adapun reaktivasi keempat layanan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan akses transportasi publik guna memudahkan mobilisasi masyarakat sehari-hari.
“Seiring ditetapkannya PPKM DKI Jakarta pada Level 1, maka keempat layanan ini kembali dioperasikan dan efektif melayani masyarakat mulai hari ini, Rabu, 10 November 2021,” ujar Betris di Jakarta.
Untuk layanan ini lanjut Betris, Transjakarta menyediakan sebanyak 35 unit armada yang siap melayani masyarakat di hari kerja pada jam-jam sibuk yakni pagi pukul 05.00– 0.00 WIB dan sore pukul 15.00–21.00 WIB. Sementara untuk Kaliadem–Kota (12A) akan melayani pelanggan setiap hari pada pukul 06.00–17.00 WIB.
"Kapasitas angkut kami sudah melayani 100%, namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat,” terangnya.
Dengan pengoperasian kembali empat rute ini diharapkan Betris, bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat akan kebutuhan akses transportasi yang tentunya aman dan nyaman digunakan. Sejalan dengan itu, Transjakarta juga akan membuka rute-rute lainya yang masih dalam penyesuaian secara bertahap.
“Transjakarta akan terus melakukan evaluasi dan memberikan layanan terbaik dan semaksimal mungkin kepada pelanggan. Kami akan berupaya konsisten dalam menyediakan layanan transportasi yang aman dan nyaman digunakan oleh masyarakat, khususnya di masa pendemi ini,” tutupnya.
Semua pelanggan diwajibkan untuk menunjukkan bukti telah melakukan vaksinasi Covid-19 kepada petugas baik melalui aplikasi PeduliLindungi, JAKI atau menggunakan dokumen sertifikat yang sudah dicetak atau secara digital melaluiponsel masing-masing sebelum memasuki gate halte, memakai masker, melakukan pengukuran suhu tubuh dan dilengkapi dengan ketersediaan hand sanitizer .
Hal tersebut guna memastikan kebersihan tangan selama berada di area Transjakarta. Semua armada bus juga dipastikan telah dibersihkan secara berkala menggunakan cairan disinfektan. (Put/OL-09)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Operasional bus listrik lebih memungkinakn karena rute yang sudah pasti dibandingkan truk listrik untuk logistik.
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Transjakarta telah selesai merevitalisasi 46 halte. Semua kini sudah siap digunakan dan dijamin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai saat ini mencapai 22,4%.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved