Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyebut tingkat polusi di sejumlah jalan protokol, jalan provinsi, dan jalan kota di wilayah Kota Depok sudah diatas angka 50% dan tertinggi di Indonesia. Tingginya polusi udara karena membeludaknya kendaraan serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH).
Anggota DPRD Kota Depok Babai Suhaimi mengatakan setiap hari ratusan ribu angkutan umum dan mobil pribadi melintas di jalan protokol, jalan provinsi, dan jalan kota dengan gas buang hitam pekat tinggi.
Baca juga: Kota Bekasi Lampaui Target Investasi Penanaman Modal
Jalan yang terdampak polusi udara di Kota Depok, seperti Jalan Margonda, Jalan Raya Bogor, Jalan Ir Haji Juanda, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Nusantara, Jalan Raya Sawangan, dan Jalan Raya Cinere, yang berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan.
Babai mengatakan, padatnya kendaraan di Depok ini mengakibatkan tingkat polusi tinggi. "Seharusnya kendaraan tersebut menjalani uji emisi, seharusnya pula ditambah RTH," katanya, Rabu (3/11).
Tak cukup sampai disitu, angkutan umum perkotaan atau angkot harusnya dilakukan merger (penggabungan) antar pengusaha. Bahkan angkot yang tak layak lagi beroperasi agar diremajakan juga.
Menurut dia, Pemerintah Kota Depok hingga saat ini belum menyatukan angkot-angkot dan menambah RTH serta penanaman pohon pelindung di sepanjang jalan di wilayah itu. "Pohon-pohon tersebut efektif mengurangi tingkat polusi. Selain itu perlu dilakukan uji emisi sehingga kendaraan tidak membuang gas hitam pekat."
Aturan ini, sambung Babai bersifat mengikat karena telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota tentang uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor. Babai juga menyoroti Pemkot Depok karena belum juga memenuhi aturan 30% untuk RTH.
Selama ini, kata dia, Pemkot Depok menyiapkan APBD untuk pembelian tanah. Namun, tanah yang dibeli itu bukan untuk membangun RTH. "Tanah yang dibeli Pemkot itu digunakan untuk fasilitas umum, semisal posyandu."
Sebelumnya, Senin (1/11), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan wilayah Kota Depok menjadi daerah dengan tingkat polusi tertinggi di Indonesia. Tjandra menyampaikan pendapatnya itu ketika melakukan kunjungan kerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Depok. "Kota Depok punya masalah polusi tertinggi di Indonesia. Bahkan lebih parah dari DKI Jakarta, " kata Tjandra
Namun pernyataan itu ditepis oleh Pemkot Depok. Mereka menegaskan polusi udara di Depok dalam kondisi baik. "Menurut data air quality monitoring system (AQMS), udara di Kota Depok Januari-September 2021 kategori baik," kata Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Indra Kusuma. (J-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
penggunaan motor konvensional dinilai menjadi masalah utama dalam perubahan iklim yang saat ini terjadi tidak hanya di Indinesia, tapi juga di seluruh dunia.
Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-2 terburuk di dunia dengan angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
Kualitas udara di Jakarta pada Sabtu (27/7) pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki posisi kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Kualitas udara di Jakarta pada Jumat (26/7) pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jakarta menduduki peringkat ketiga sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Penerapan konsep green building diharapkan mampu menjadi salah satu upaya menunjang pengendalian polusi udara di Jakarta.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana membangun pulau di laut Jakarta yang berasal dari sampah.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menambah jumlah lampu penerangan dan menambah kamera pengawas (CCTV) di kawasan ruang terbuka hijau (RTH).
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta diminta untuk mengawasi pengelolaan dan mengevaluasi ruang terbuka hijau (RTH) Tubagus Angke Jakarta Barat, yang beberapa waktu lalu ditemukan kondom bekas.
SATPOL PP DKI Jakarta mengantisipasi lokasi ruang terbuka hijau (RTH) yang disalahgunakan oknum untuk kegiatan yang tidak bermanfaat setelah ditemukannya kondom bekas.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung upaya bersama Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanah Bumbu membangun hutan kota seluas 560 hektare.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved