Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA di RW05 Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan resah menanti kepastian pembebasan lahan untuk kepentingan normalisasi Kali Pesanggrahan. Wilayah RW tersebut rentan terendam banjir jika debit air Kali Pesanggrahan meninggi baik karena hujan lebat maupun air kiriman dari hulu.
Ketinggian banjir bervariasi dari mulai 2 meter hingga 50cm. Sebab, wilayah RW05 Kelurahan Pondok Pinang berada di wilayah cekungan dab langsung berbatasan dengan Kali Pesanggrahan.
Padahal dalam Instruksi Gubernur no 49 tahun 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Pondok Pinang menjadi salah satu yang program prioritas yang harus selesai bulan depan.
"Belum ada info lagi soal pembebasan lahan normalisasi kali di RW 05 Pondok Pinang," kata Ketua RW05 Mukhlis saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (15/9).
Padahal dari hasil pengukuran yang pernah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Mukhlis mengatakan, ada sekurangnya 80 rumah warga di bantaran Kali Pesanggrahan di RW05 yang akan terkena pembebasan lahan
Baca juga : Jakarta & Berlin Luncurkan Program Designers Lab untuk Bangun Ekosistem Startup
Keresahan warga ini wajar karena mulai ada makelar-makelar tanah yang berkeliaran untuk menghasut warga agar mau menjual lahannya lebih awal untuk kemudian dijual kepada Pemprov DKI ketika proses pembebasan lahan resmi dimulai.
"Iya sih. Mereka ada. Warga sih inginnya segera ada kejelasan dari Pemprov DKI," ujarnya.
Hal yang sama terjadi di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kelurahan tersebut kerap terendam banjir saat musim hujan tiba. Namun, Lurah Kampung Melayu, Setiyawan menyebutkan belum ada kejelasan mengenai kebijakan normalisasi Kali Ciliwung di wilayahnya.
"Sejauh ini belum ada info," terangnya.
Meskipun tidak termasuk wilayah yang diprioritaskan untuk dilakukan normalisasi pada Ingub 49/2021 wilayah tersebut memerlukan penanganan agar tidak terjadi banjir setiap tahun. Sejauh ini, Setiyawan pun rutin mengajak warga untuk kerja bakti membersihkan lingkungan dan saluran untuk mencegah banjir.
"Ya kita kerja bakti bersama-sama warga untuk mencegah banjir. Untuk normalisasi masih menunggu kebijakan Pemprov DKI," pungkasnya. (OL-2)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Namun, curah hujan ekstrem dalam beberapa hari terakhir menyebabkan debit air sungai melonjak drastis, sehingga aliran air dari perumahan tidak tertampung.
Kementerian PU menurunkan tujuh alat berat untuk normalisasi sungai guna mencegah banjir susulan.
WARGA Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, masih dihantui banjir hingga Maret 2026, sejak banjir besar yang terjadi pada 25 November 2025 lalu.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfokuskan upaya pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul dan sabo dam.
Upaya normalisasi sungai dinilai belum berjalan maksimal sehingga ancaman luapan air masih terus menghantui permukiman warga di Tapanuli Tengah, terutama saat curah hujan tinggi.
PEMERINTAH Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSA) terus memacu proyek normalisasi sungai di berbagai titik strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved