Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WARGA di RW05 Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan resah menanti kepastian pembebasan lahan untuk kepentingan normalisasi Kali Pesanggrahan. Wilayah RW tersebut rentan terendam banjir jika debit air Kali Pesanggrahan meninggi baik karena hujan lebat maupun air kiriman dari hulu.
Ketinggian banjir bervariasi dari mulai 2 meter hingga 50cm. Sebab, wilayah RW05 Kelurahan Pondok Pinang berada di wilayah cekungan dab langsung berbatasan dengan Kali Pesanggrahan.
Padahal dalam Instruksi Gubernur no 49 tahun 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Pondok Pinang menjadi salah satu yang program prioritas yang harus selesai bulan depan.
"Belum ada info lagi soal pembebasan lahan normalisasi kali di RW 05 Pondok Pinang," kata Ketua RW05 Mukhlis saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (15/9).
Padahal dari hasil pengukuran yang pernah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Mukhlis mengatakan, ada sekurangnya 80 rumah warga di bantaran Kali Pesanggrahan di RW05 yang akan terkena pembebasan lahan
Baca juga : Jakarta & Berlin Luncurkan Program Designers Lab untuk Bangun Ekosistem Startup
Keresahan warga ini wajar karena mulai ada makelar-makelar tanah yang berkeliaran untuk menghasut warga agar mau menjual lahannya lebih awal untuk kemudian dijual kepada Pemprov DKI ketika proses pembebasan lahan resmi dimulai.
"Iya sih. Mereka ada. Warga sih inginnya segera ada kejelasan dari Pemprov DKI," ujarnya.
Hal yang sama terjadi di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kelurahan tersebut kerap terendam banjir saat musim hujan tiba. Namun, Lurah Kampung Melayu, Setiyawan menyebutkan belum ada kejelasan mengenai kebijakan normalisasi Kali Ciliwung di wilayahnya.
"Sejauh ini belum ada info," terangnya.
Meskipun tidak termasuk wilayah yang diprioritaskan untuk dilakukan normalisasi pada Ingub 49/2021 wilayah tersebut memerlukan penanganan agar tidak terjadi banjir setiap tahun. Sejauh ini, Setiyawan pun rutin mengajak warga untuk kerja bakti membersihkan lingkungan dan saluran untuk mencegah banjir.
"Ya kita kerja bakti bersama-sama warga untuk mencegah banjir. Untuk normalisasi masih menunggu kebijakan Pemprov DKI," pungkasnya. (OL-2)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
SETIAP 27 Juli, masyarakat memperingati Hari Sungai Nasional sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya pelestarian sungai (air) sumber kehidupan kota dan kita.
Sebanyak 9 sungai saat ini sudah dinormalisasi dan 7 lainnya menyusul
PEMPROV DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 miliar pada tahun ini untuk pembebasan lahan khusus bagi program normalisasi Kali Ciliwung.
Puluhan masyarakat kerja bakti membersihkan Kali Pulo sebagai bagian dari program BRI Jaga Sungai, Jaga Kehidupan.
BIDANG Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok, Jawa Barat, melakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah banjir di Kota Depok.
Pembebasan lahan untuk normalisasi di Rawajati ditargetkan selesai akhir tahun ini. Nantinya, ada area sepanjang 500 meter di sisi kanan dan kiri yang jadi sasaran normalisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved