Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus bergegas mengatasi penurunan permukaan air tanah di Jakarta.
Hal itu diungkapkan William saat menanggapi Joe Biden yang menyinggung kemungkinan 10 tahun lagi Jakarta akan tenggelam karena naiknya permukaan air laut, saat pidato di Kantor Direktur Intelijen Nasional, Selasa (27/7).
William mengatakan, sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta fokus dalam mengeksekusi upaya-upaya agar Jakarta tidak tenggelam
“Fakta nya memang Jakarta mengalami penurunan permukaan air tanah setiap tahun nya. Jadikan ini bahan evaluasi kita bersama untuk menyalamatkan Jakarta," paparnya.
William menjelaskan Pemprov harus segera lakukan pipanisasi air bersih ke seluruh pelosok Jakarta tanpa terkecuali agar masyarakat tidak mengambil air tanah.
Baca juga: Bangun Depo di Ancol Barat, MRT Hadapi Penurunan Muka Tanah
Kedua, lanjut William, dirinya meminta agar oknum berhenti mencuri air bersih.
"Percuma punya air bersih jika airnya dicuri, terakhir, jangka panjang mulai fokus lakukan pembangunan giant sea wall," ungkapnya.
Menurut William, hingga saat ini, belum ada tindakan yang signifikan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah Jakarta tenggelam.
“Salah satu contoh nya adalah kontrak pengelolaa air swasta akan berakhir 2023, tapi sampai saat ini tidak ada tindakan apapun, bahkan tahun lalu malah akan memperpanjang kontrak Aetra hingga 25 tahun," pungkasnya.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menyebut usianya belum cukup untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2024.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut Golkar masih ragu untuk mengusung Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Gerindra pertimbangkan Kaesang maju wakil gubernur Jateng
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui, Kaesang cukup dominan di Jawa Tengah.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mendukung Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai calon Wali Kota Bekasi pada pilkada serentak 2024.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, baru-baru ini mengunjungi NasDem Tower di Jakarta Pusat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved