Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza meninjau posko Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta Pusat tepatnya di SMKN 27.
Dalam peninjauan itu, Ariza sempat berdialog dengan orangtua yang sedang melakukan pengaduan kesulitan melakukan pendaftaran PPDB. Terdapat beberapa pihak orangtua yang salah memasukan nomor induk kependudukan (NIK) anaknya sehingga sulit untuk melakukan proses pendaftaran.
Namun demikian, selain kesalahan memasukkan NIK, Ariza menegaskan tak lagi ada masalah dalam pengajuan akun maupun melakukan pendaftaran sekolah.
"Tadi sejauh yang saya lihat, tidak ada masalah yang berarti dan kami bersyukur dengan sedikit hadir secara langsung itu artinya pelayanan kami secara online secara umum berjalan sangat baik," ujarnya, Rabu (9/6).
Ariza menyebutkan, dari pengaduan dan pelaporan pihak orangtua di posko dapat disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan PPDB daring berjalan baik.
"Tadi ada keluhan sedikit disebabkan oleh user yang memang belum memahami cara penggunaan pendaftaran secara online secara baik. NIK nya jumlahnya lebih dan tidak melakukan print. Jadi sekali lagi bagi setiap orangtua atau anak siswa yang mendaftar harus betul-betul memperhatikan kalau ada keluhan masyarakat segera dilaporkan. Jangan menunggu berhari-hari. Pada hari yang sama juga disampaikan, dikomunikasikan, dikonsultasikan melalui call center yang ada melalui whatsapp," paparnya.
Baca juga: PSI Anggap Anies Tidak Serius Siapkan PPDB
Ia pun berharap semua upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi masalah kelebihan beban server bisa optimal membantu para orangtua dan melancarkan proses PPDB.
"Mudah-mudahan apa yang sempat dikeluhkan kemarin terjadi penumpukan memang tidak ada masalah berarti, hanya sebentar dan sudah bisa diselesaikan dengan baik," jelasnya.
Berdasarkan data pagi ini hingga pukul 09.00 WIB, total calon peserta didik SD yang sudah mendaftar adalah 53.686 orang. Kemudian untuk SMP calon peserta didik yang mendaftar ada 96.961 orang. Untuk calon peserta didik jenjang SMA dan SMK yang mendaftar sudah 98 ribu orang sehingga total keseluruhan pendaftar di situs PPDB daring adalah 238.554 orang.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.
PEMERINTAH lewat Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.
PEMERINTAH pastikan dua aturan perlindungan anak yang terdiri dari Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai perlindungan anak di ranah dalam jaringan (daring)
Saat ini, Perpres PRAD sudah masuk tahap harmonisasi akhir dengan kementerian/lembaga terkait.
Penghasilan yang dia dapatkan sebagian besar merupakan penjualan dari platform penjualan daring.
BUMN, subsidiary BUMN, dan BUMD dituntut dapat mengimplementasikan digital corporate brand yang punya keunggulan kompetitif dalam tingkat persaingan antarkorporat di era digital.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved