Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta semua pihak memberi perhatian dan mulai bergerak mengenai kemungkinan terjadi gempa besar yang menimpa ibukota DKI Jakarta. Pasalnya daerah yang dipimpin Anies Baswedan ini di kelilingi banyak potensi bencana yang mengharuskan untuk waspada.
Menurut Megawati, sejauh ini penanganannya masih menyedihkan. Padahal, pemerintah provinsi DKI Jakarta seharusnya bisa bergerak cepat dan berkoordinasi berbasis prediksi yang dibuat oleh Badan Meterorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Waktu saya presiden, saya sudah pikir bagaimana kalau terjadi gempa di Jakarta," kata Megawati saat meresmikan Gerakan Budaya Siaga Bencana, yang dilaksanakan di auditorium BMKG, Jakarta, Jumat (23/4).
Megawati pernah menekankan pentingnya kesadaran bencana. Kala masih menjadi presiden ia meminta Mendagri Hari Sabarno menyiapkan batalion pemadam kebakaran (Damkar), yang lengkap beserta peralatannya.
"Sekarang Pak Tito (Mendagri), silahkan. Kenapa? karena pengalaman. Itu harus ada mobilnya. Saya tak terbayang ketika Gedung BI terbakar, kayak apa orang diturunkan (dari gedung). Ini soal bagaimana menangani bencana," kata Megawati.
Baca juga: Wagub DKI: SIKM Kami Berlakukan 6-17 Mei 2021
Kemudian, kata dia Jakarta yang memiliki sejumlah gedung pencakar langit menuntut pemerintah untuk mempersiapkan regu penolong kala terjadi bencana.
"Saya juga katakan, Jakarta ini sangat fragile (rapuh, red). Kenapa? Karena di Selat Sunda, ada Gunung Krakatau dan anaknya Rakata. Ring of fire itu atas bawah. Menurut cerita orang yang tahu, anaknya Rakata ini, kekuatannya lebih kuat dari ibunya (Krakatau)," urai Megawati.
Megawati mengingatkan betapa dashyatnya ketika Krakatau meletus. Di Lampung, saat itu bahkan kapal yang ada di laut sampai berada di daratan. Saat itu, Jakarta masih tergolong kampung. Kini Jakarta sudah menjadi kota besar dengan gedung dan penduduk yang padat.
"Jadi kesiapannya bagaimana? Saya pernah bilang ke Pak Jokowi, bagaimana menurunkan orang dari gedung tinggi, kalau Damkar tak siap?" kata Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu.
Hadir sejumlah pejabat tinggi negara di acara itu. Seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Marsda (TNI) Henri Alfiandi, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Secara virtual, hadir juga Mendagri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan puluhan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang juga Pembina Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP, hadir langsung sebagai moderator acara. (OL-4)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir ke rumah duka dan pemakaman dari Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9 Hamzah Haz
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Yang disampaikan Megawati adalah pesan yang pernah diutarakan kepada presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved