Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza rupanya sudah lama gelisah gara-gara kehadiran mafia tanah. Menurut pria yang akrab disapa Ariza itu, mafia tanah bukan hanya di Jakarta tetapi juga ada di seluruh Indonesia. Hal itu diketahuinya semenjak masih duduk di kursi anggota DPR RI Komisi V.
Saat menjadi Wagub DKI pun, lagi-lagi masih harus terus berurusan dengan mafia tanah. Bahkan, menurut pengakuannya, mafia tanah dan berbagai persoalan sengketa tanah turut menghambat program normalisasi sungai.
"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan juga mafia-mafia tanah," kata Ariza di Balai Kota, Selasa (9/3).
Untuk itu, iapun mengapresiasi gerak cepat Presiden Joko Widodo yang memerintahkan kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Ia berharap hadirnya satgas ini dapat memberantas mafia tanah yang ada di Indonesia dan Jakarta khususnya.
Baca juga: Pasca Penataan, Pemkot Jakpus Rutin Monitoring Kawasan Senen
"Kami tentu mendukung upaya yang disampaikan Pak Jokowi bahwa memerintahkan ke Kapolri Pak Sigit untuk memberantas mafia tanah. Kami sangat berterima kasih dan berharap ini bisa terus berjalan dengan cepat, dengan optimal karena memang di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah," ungkap politikus Partai Gerindra itu.
Di samping itu, jika permasalahan mafia tanah ini dapat dibereskan, ia berharap dapat memberikan kelegaan dan kepastian hukum kepada masyarakat maupun pemerintah yang membutuhkan lahan untuk program pembangunan.
"Ini juga memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik. Bisa juga membeli memanfaatkan lahan untuk kepentingan ruang terbuka hijau, pemakaman, hutan kota, taman, jalan termasuk tidak kalah penting program banjir, waduk, dan normalisasi," tandasnya. (Put)
In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content. Lorem i
Sekitar 5.000 orang diselamatkan dari banjir yang melanda wilayah perbatasan Korea Utara dengan Tiongkok selama akhir pekan.
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seorang anak dicabuli ketika sedang mengungsi dari banjir Gorontalo
Berbagai pengetahuan lokal yang berasal dari ingatan kolektif masyarakat dapat berfungsi efektif untuk mengatasi dan mengurangi risiko bencana, baik sebelum, saat, maupun sesudah.
SETIAP 27 Juli, masyarakat memperingati Hari Sungai Nasional sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya pelestarian sungai (air) sumber kehidupan kota dan kita.
Sebanyak 9 sungai saat ini sudah dinormalisasi dan 7 lainnya menyusul
PEMPROV DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 miliar pada tahun ini untuk pembebasan lahan khusus bagi program normalisasi Kali Ciliwung.
Puluhan masyarakat kerja bakti membersihkan Kali Pulo sebagai bagian dari program BRI Jaga Sungai, Jaga Kehidupan.
BIDANG Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok, Jawa Barat, melakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah banjir di Kota Depok.
Pembebasan lahan untuk normalisasi di Rawajati ditargetkan selesai akhir tahun ini. Nantinya, ada area sepanjang 500 meter di sisi kanan dan kiri yang jadi sasaran normalisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved