PSI DKI Sayangkan PSBB Diperpanjang Tanpa Pengetatan

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyayangkan PSBB Transisi diperpanjang tanpa adanya pengetatan aturan. Padahal, saat ini, jumlah kasus aktif dan jumlah kematian akibat covid-19 di Jakarta meningkat tajam dalam dua pekan terakhir.

Ketua Fraksi PSI Jakarta Idris Ahmad mengatakan masa pascalibur akhir tahun 2020 ini adalah masa kritis. Untuk itu, Pemprov DKI diminta memperpanjang penerapan aturan ketat yang berlaku pada liburan Natal dan Tahun Baru pada PSBB Transisi hingga 17 Januari mendatang. Termasuk di dalamnya aturan pembatasan jam malam dan kewajiban melakukan rapid test antigen bagi yang keluar masuk wilayah Jakarta.

“Penambahan kasus aktif mendesak ditangani saat ini karena Jakarta sudah kewalahan. Tingkat keterisian ICU sudah mencapai 79%, keterisian ranjang isolasi sudah mencapai 87%. Daya tampung RSD Wisma Atlet juga nyaris penuh, hingga harus menolak pasien OTG. Ini membuktikan Jakarta sudah kesulitan menangani pertambahan kasus aktif yang sudah ada,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/1).

Baca juga: Maaf, Pengemudi Ojol di DKI tidak Dapat BST Rp300 Ribu

Lonjakan juga terlihat dari jumlah RW rawan di Jakarta yang bertambah lebih dari 2 kali lipat dari 21 RW menjadi 55 RW. Artinya, tidak ada kecamatan yang bebas dari pertambahan kasus aktif.

“Ini menunjukkan Jakarta tengah mengalami penularan yang sangat masif, anggota keluarga yang hanya sesekali keluar rumah dapat menularkan virus di rumah,” kata Idris.

Pemprov DKI Jakarta perlu menekankan bahwa pandemi covid-19 ini masih ada dan terus mengancam kesehatan warga masyarakat.

Selain edukasi penerapan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak), pelaksanaan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) harus terus ditingkatkan jika ingin memutus mata rantai penularan covid-19.

”Harus sama-sama dilakukan, masyarakat melaksanakan 3M dan pemerintah meningkatkan 3T, tidak boleh putus harus terus dilakukan selama pandemi ini berlangsung,” tambahnya

Menurutnya, Pemprov DKI bisa melibatkan paguyuban keluarga seperti PKK dan Jumantik untuk melakukan pendekatan personal maupun melalui teknologi.

Penggunaan teknologi bisa melalui pesan daring dan iklan informasi di koran dan televisi sehingga isu Covid-19 selalu terngiang di kepala warga.

“Pemprov DKI tidak boleh lengah. Bila Jakarta gagal mengendalikan laju penularan, maka semakin banyak warga tertular Covid-19 yang terlantar tak tertangani di puskesmas dan Rumah Sakit,” pungkas dia. (OL-1)