Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SATPOL PP DKI Jakarta menertibkan ribuan bangunan liar di pinggir rel KA yang dikenal dengan Kampung Royal. Bangunan liar yang selama ini digunakan sebagai warung makan dan kafe-kafe tersebut berjumlah 112 bangunan dan 42 bangunan kafe.
"Kegiatan penutupan/penyegelan kegiatan usaha yang melanggar perda di KM 1+980-2.200 antara Stasiun Kampung Bandan-Stasiun Angke di wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Tepatnya kafe-kafe Kampung Royal, Jalan Rawa Bebek Selatan. Bangunan di lokasi tersebut tidak memiliki izin usaha dan berada di atas lahan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta terindikasi melakukan pelanggaran adanya praktik prostitusi," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, Selasa (8/12).
Baca juga: Lurah Kampung Melayu Siapkan 8 Lokasi Pengungsian Banjir
Penertiban bangunan liar tersebut merujuk Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dan Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor1043/-1.751 tanggal 3 Juni 2020 yang ditujukan kepada Vice President PT Kereta Api Indonesia (Persero) perihal permohonan penertiban bangunan kafe di Kampung Royal Jalan Rawa Bebek Selatan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.
"Sebelumnya pada 10 Februari 2020, Satpol PP Jakarta Utara bersama petugas gabungan telah melakukanpenertiban/penyegelan terhadap bangunan kafe di Kampung Royal tersebut. Namun, kafe-kafe tersebut beroperasi kembali meski masih diberlakukan PSBB transisi di wilayah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisasi kegiatan usaha yang melanggar perda di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Karena dengan adanya aktivitas prostitusi, karaoke di kafe-kafe Kampung Royal tersebut, rentan terjadi penularan covid-19.
"Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta hanya melakukan penutupan/penyegelan bangunan-bangunan tersebut, termasuk seluruh area yang menjadi akses keluar/masuk lokasi (terdapat 20 akses pintu masuk/keluar), selanjutnya penertiban bangunan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Pascapenertiban, PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar secara intens melakukan pengawasan dan penjagaan lokasi tersebut sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tegas Arifin. (J-2)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menciptakan kawasan niaga yang aman, nyaman dan mematuhi aturan yang berlaku.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo membantah telah memberikan pertolongan kepada para pemilik ruko yang menyerobot lahan fasilitas umum di Pluit, Jakarta Utara.
PSI mengapresiasi pemprov DKI yang membongkar ruko di Pluit yang menutup saluran air. Ia berharap kawasan lain juga dilakukan hal yang serupa.
Sampai hari ini proses pembongkaran ruko yang memakan badan jalan serta menutup saluran di Pluit, Jakarta Utara masih berjalan
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendukung pembongkaran ruko di Pluit, Jakarta Utara, yang memakan badan jalan serta berdiri di atas saluran air.
Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menegaskan akan tetap membongkar bangunan ruko di kawasan Pluit yang melebihi Izin Mendirikan Bangunan dan memakan badan jalan, Rabu (24/5).
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved