DPRD DKI Lukai Hati Rakyat

USULAN anggota DPRD DKI Jakarta untuk menaikkan pendapatan mereka pada tahun depan meng undang kritikan, bahkan kecaman, dari banyak kalangan. Mereka dinilai buta hati dan kehilangan rasa kasih terhadap sesama yang hidup kesulitan di tengah pandemi covid-19.

Berdasarkan data rancangan anggaran rencana kerja tahunan (RKT), usulan untuk menaikkan pendapatan anggota DPRD DKI sungguh fantastis. Tak tanggung-tanggung, gaji berikut beragam tunjangan setiap anggota dewan diusulkan naik menjadi Rp8,38 miliar, tepatnya Rp8.383.791.000 setahun pada 2021. Artinya, setiap orang bakal mendapatkan pendapatan Rp698,6 juta per bulan (lihat grafik).

Sumber: Center for Budget Analysis (CBA)/Tim MI/Riset MI-NRC

 Publik pun tak habis pikir dengan usulan tersebut. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai anggota DPRD DKI telah melukai hati masyarakat.

Langkah itu sekaligus mencerminkan minimnya kepedulian wakil rakyat dalam situasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang serbasulit di tengah pandemi.

Lucius yakin proses mendapatkan angka fantastis itu bukan mendadak atau tanpa sengaja. “Dalam pembahasan yang tertutup, mudah bagi para petualang memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk menenggak keuntungan bagi diri sendiri,” tegasnya, kemarin.

Dia mengingatkan, sesuai ketentuan, penentuan besaran tunjangan untuk anggota dewan diatur dengan asas kepatutan dan kepantasan, selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Rencana penaikan anggaran itu makin aneh karena beberapa pos juga tak urgen dilakukan pada 2021.

Wasekjen Forum Peduli Rakyat Anti Korupsi Josner Tamba juga tak bisa menerima usulan penaikan pendapatan anggota DPRD DKI tahun depan. “Luar biasa, ya. Seharusnya anggaran fokus untuk bantuan rakyat. Banyak usaha yang tutup dan PHK di mana-mana, ini malah ngebet ingin naikkin gaji tanpa melihat penderitaan warga DKI selama pandemi,” imbuhnya.

Sorotan miring juga datang dari Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Baginya, sangat tidak elok DPRD DKI ingin menaikkan pendapatan mereka ketika rakyat berjuang menghadapi pandemi.

Saan pun membandingkan gaji anggota DPRD DKI Jakarta dengan gaji anggota DPR RI. Menurutnya, gaji dan tunjangan anggota DPR RI sekitar Rp60 juta per bulan dan tidak sampai Rp1 miliar setahun. Kalau ditambah dana-dana lain, juga tak sampai Rp8 miliar per tahun.

Prioritaskan warga

Aldo Hardiansyah, salah satu warga Jakarta, berpendapat sangat tidak etis usulan penaikan pendapatan anggota DPRD dilakukan di tengah kesulitan hidup rakyat. Anggaran semestinya dimaksimalkan untuk mengendalikan covid-19 dan membantu masyarakat yang terdampak. “Maksimalkan untuk menanggulangi covid- 19 dulu sampai beres, prioritaskan warga dulu.”

Sebagai informasi, saat ini 101 anggota DPRD DKI Jakarta tiap bulan mendapatkan gaji dan tunjangan Rp129 juta dipotong pajak penghasilan Rp18 juta. Adapun dalam RKT DPRD DKI 2021, mereka akan mendapatkan Rp173.249.250 belum dipotong pajak plus pendapatan tak langsung.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem Nova Harivan Paloh menandaskan, penaikan pendapatan yang diusulkan tersebut tidak sepenuhnya diterima anggota dewan sebagai gaji, tapi akan digunakan untuk dana kegiatan kemasyarakatan.

Dia menyebutkan, semua fraksi tidak keberatan dalam pembahasan pengajuan RKT. Penaikan dana anggaran kemasyarakatan DPRD DKI juga masih harus mendapatkan persetujuan Kemendagri. (Hld/Ssr/Uta/X-8)