Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
TINGKAT pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2020 sebesar 10,95% atau setara 572.780 orang. Bila dibandingkan dengan keadaan Agustus tahun lalu, pengangguran DKI Jakarta naik 4,41% atau bertambah 233.378 orang.
"Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan tingkat pengangguran di Ibu Kota. Sebanyak 175.890 pengangguran disebabkan karena Covid-19," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Buyung Airlangga dalam konferensi pers daring, Kamis (5/11).
Mereka berhenti bekerja karena perusahaannya terdampak Covid-19 atau pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baca juga :Anies: Belum Ada Pengaruh Libur Panjang Pada Kasus Covid
Selama periode pandemi, sektor formal kehilangan 453.295 pekerja tetapi hanya 259.597 pekerja mampu diserap oleh sektor informal. Akibatnya, 193.698 orang kehilangan pekerjaan.
Implikasi pandemi bukan saja terjadi terhadap pengurangan tenaga kerja, tetapi juga mempengaruhi produktivitas pekerja. Sebanyak 1.673.028 pekerja mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.
"Pengurangan jam kerja ini diduga karena adanya faktor pengusaha harus melakukan 'social distancing'," jelas Buyung.
Kenaikan tingkat pengangguran terjadi baik menurut jenis kelamin dan menurut pendidikan tenaga kerja.
Tingkat pengangguran laki-laki naik 4,54% menjadi 11,06% dan perempuan naik 4,19% menjadi 10,76% pada Agustus 2020. Tingkat pengangguran tertinggi pada kelompok angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMK yaitu sebesar 15,40% pada Agustus 2020. Tingkat pengangguran ini 5,29 persen lebih tinggi daripada Agustus 2019. (OL-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Larangan penjualan rokok eceran atau pun pelarangan penjualan dalam jarak 200 meter dari institusi pendidikan akan hantam rantai pendapatan di sektor tembakau.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat (26/7) ditutup melemah setelah rilis data klaim pengangguran awal mingguan Amerika Serikat (AS) lebih rendah dari perkiraan.
MASIH ingat postingan viral tentang ratusan pelamar kerja warung seblak di Ciamis? Isu sempitnya lapangan kerja dibanding jumlah pencari kerja bukanlah hal baru.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Pengamat Sosiolog Universitas Nasional Nia Elvia mengatakan maraknya aktivitas judi daring atau judi online merupakan dampak dari minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved