Longsor akibat Konstruksi Buruk

KEPALA Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf memaparkan hasil identifikasi sementara terkait dengan longsor dinding pagar perumahan Melati Residence di Jalan Damai, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Dinding pagar pembatas perumahan Melati Residence yang dibangun di atas bibir anak Kali Setu longsor pada Sabtu (10/10). Longsoran
menimpa beberapa rumah warga dan menutup aliran anak Kali Setu. Akibatnya, seorang warga meninggal dunia karena tertimpa longsor. Sementara itu, tertutupnya aliran kali karena timbunan tanah membuat air melimpas dan membanjiri permukiman warga.

Menurut Juaini, turap yang dibuat pengembang perumahan itu cukup berbahaya dari segi konstruksi. Menurut Juaini, seharusnya turap yang dibangun dengan ketinggian sekitar 30 meter tidak memakai material dari batu kali.

“Kalau kami lihat di lokasi ada turap yang dibuat pengembang Melati Residence itu sebenarnya sudah sangat membahayakan. Dari segi konstruksi tidak mendukung karena dengan turap batu kali setinggi 30 meter lokasinya persis di atas kali,” kata Juaini dalam keterangannya, Kamis (15/10) malam.

Hingga kini, pihaknya telah memasang dolken dan menutupnya memakai terpal agar tanahnya tidak kena hujan yang memicu longsor susulan.

“Sekarang kami sedang melakukan pemasangan dolken karena di bagian atasnya masih sangat rawan. Kalau kami enggak jaga kekuatan tanahnya yang labil tentu sangat membahayakan pekerja yang ada di bawah. Panjang dolken sekitar 30 meter dan tingginya 20-25 meter,” jelasnya.

Ia turut menyarankan kepada pengembang agar memakai sheetpile beton dan bukan hanya turap setinggi 30 meter.

“Harus ada sheetpile. Karena bedanya tinggi banget turapnya longsor dan kena permukiman penduduk,” tambah Juaini.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta meminta Dinas SDA memaparkan indikator keberhasilan program penanganan banjir Ibu Kota. Pasalnya, DPRD menilai sejauh ini belum ada program yang dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Zita Anjani mengatakan, kajian atas dampak dari suatu program seharusnya bisa dipresentasikan sebagai tolok ukur keberhasilan. Itu karena berdasarkan peman- tauan Dinas SDA, debit banjir yang masuk Jakarta semakin mengkhawatirkan.

Sebagai penanganan banjir di Ibu Kota, Pemprov DKI memproyeksikan polder pengendali banjir di 14 lokasi dengan anggaran sebesar Rp1,3 triliun.

“Namun, apakah dengan polder dan resapan yang dibuat itu mampu mengurangi debit air yang masuk? Karena kan kita tahu jumlah debit yang mampu diterima DKI masih sangat kecil, sedangkan jumlah air yang masuk jauh lebih besar. Makanya saya mau tahu program yang diusulkan apakah bisa menahan kelebihan debit air itu,” ungkap Zita. (Put/Hld/J-1)