Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta berencana memfasilitasi pelaku UMKM untuk berjualan di trotoar. Namun, kebijakan tersebut masih menunggu rekomendasi dari sejumlah instansi.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai rencana ini sebagai kebijakan yang kurang tepat. Menurutnya, fasilitas trotoar hanya mampu menampung 2-3 UMKM. Keberadaan pedagang berpotensi menimbulkan kesan kumuh. Serta, mengganggu hak pejalan kaki.
“Ini kebijakan yang nanggung. Kasih lokasi yang benar,” ujar anggota fraksi PDIP saat dihubungi, Rabu (2/9).
Wilayah DKI Jakarta dikatakannya memiliki banyak lahan untuk dijadikan lokasi khusus bagi UMKM. Dia kembali menegaskan aktivitas perdagangan di trotoar hanya menimbulkan kesan kumuh dan tidak teratur.
Baca juga: Koalisi Pejalan Kaki Tolak Keras Penempatan PKL di Trotoar
“Banyak itu tanah di DKI Jakarta, lokasi yang bisa dimanfatakan banyak. Jangan berserakan di troroar dan pinggir jalan. Trotoar sudah dibikin cantik. Kebijakan ini jadinya tidak terukur,” kritik Gilbert.
Pihaknya berharap Pemprov DKI menghasilkan kebijakan yang terukur dan pertimbangan yang baik. Tentunya kebijakan tersebut harus memberikan solusi terbaik bagi sektor UMKM.
“Saya harapkan bikin kebijakan itu dihitung baik-baik. Jangan kayak demam dikasih obat warung. Harusnya dikasih kebijakan yang mantap, kasih antibiotik maka sembuh,” tegasnya.(OL-11)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah fungsi trotoar menjadi jalan raya demi mengurangi kemacetan di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Kebijakan itu dinilai sesat pikir, kontraproduktif dengan strategi transportasi berkelanjutan, sekaligus merugikan perekonomian regional.
Peristiwa ini bermula pada pukul 23.40 WIB saat tim opsnal mendapat laporan adanya korban yang ditemukan dalam kondisi tergeletak dan penuh darah di trotoar
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung, melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan trotoar dan saluran di Jalan Falatehan, kawasan Blok M ASEAN, Kebayoran Baru
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), mengeluarkan peraturan dengan melarang para penjual hewan kurban untuk tidak berjualan di trotoar.
Yudha pun berjanji akan mengirimkan data besaran anggaran yang digunakan dalam pembangunan trotoar kepada awak media kemarin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved