Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGKUTAN umum tidak mengalami lonjakan penumpang yang berarti sejak diterapkan kembali sistem ganjil-genap. Artinya, warga tidak lantas beralih moda kendaraan.
"Dari pantauan kami, tidak beralih ke angkutan umum karena tujuan kami melakukan pembatasan ini sebagai instrumen pengendalian pergerakan orang di tengah pandemi," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo saat dihubungi, Senin (10/8).
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI terus melakukan pemantauan dan koordinasi terkait aturan kapasitas bekerja di kantor maksimal 50%. Mobilitas menjadi salah satu indikator.
"Begitu volume lalu lintas tinggi, artinya pelaksanaan pengaturan di hulu yaitu di tempat kerja, belum efektif," kata dia.
Evaluasi akan dilakukan secara mingguan. Pemprov DKI akan membandingkan jumlah penumpang angkutan umum dengan pertambahan angka kasus positif covid-19. Kemudian, evaluasi penegakan hukum pada aturan kapasitas maksimal di perkantoran juga jadi pertimbangan.
Baca juga: Pelanggar Ganjil-Genap di Jaktim Didominasi Mobil Luar DKI
Pemprov DKI menerapkan kembali ganjil genap di 25 ruas jalan ibu kota sesuai Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap. Jam operasi ganjil genap di masa PSBB transisi akan sama dengan penerapannya sebelum masa pandemi, yakni pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-21.00 WIB.
Pemberlakuan kembali ganjil genap didorong tingginya angka penularan covid-19 di Jakarta. Sistem itu diharapkan menekan mobilitas warga dan mencegah penularan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok tersebut.
Masyarakat yang mampu bekerja atau beraktivitas di rumah diharap tidak keluyuran. Sebab ada warga yang sengaja keluar rumah untuk melakukan aktivitas tak penting.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Operasional bus listrik lebih memungkinakn karena rute yang sudah pasti dibandingkan truk listrik untuk logistik.
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Transjakarta telah selesai merevitalisasi 46 halte. Semua kini sudah siap digunakan dan dijamin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai saat ini mencapai 22,4%.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved