PSI: Anies Jangan Sibuk Urus Toa tapi Penanganan Banjir Minim

Fraksi PSI DKI Jakarta menuding Gubernur Anies Baswedan sibuk mengurus toa sebagai peringatan dini banjir. Padahal, menurut Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian, penanganan banjir oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI justru masih minim dalam hal pengerjaan.

"PSI meminta Anies tidak hanya bawel tentang toa, tapi agar segera mulai bekerja nyata. Toa adalah alat peringatan dini, bukan alat penanggulangan banjir. Yang seharusnya gubernur fokus di penanggulangan," kata Justin dalam keterangannya, Minggu (9/8).

Justin mengatakan adanya toa sebagai peringatan dini banjir tidak efektif memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Bahkan, kata Justin, ujung-ujungnya Anies sendiri seperti ikut mengkritisi kebijakan toa ini.

Baca juga: Pasokan Air di Berbagai Wilayah Jakarta Kembali Normal

Ada sebagian pekerjaan konstruksi normalisasi sungai di bawah kewenangan KemenPUPR, yaitu di sungai-sungai yang merupakan wewenang pemerintah pusat.

"Sebaiknya koordinasi ini bisa segera dilakukan karena pekerjaan penanganan banjir ini harus dikerjakan bersama-sama," tutur Justin.

Pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) oleh pemerintah pusat sebesar Rp12,5 triliun, sebut Justin, harus dimaksimalkan dengan benar.

"Kementrian Keuangan memberikan pinjaman Rp1,7 triliun untuk penanganan banjir. Di dalamnya ada Rp552 miliar untuk pembebasan lahan kali atau sungai, yang nanti di situ akan dilakukan pekerjaan konstruksi normalisasi sungai," pungkas Justin.

Diberitakan sebelumnya, Anies mengatakan toa bukanlah suatu sistem untuk penanganan banjir. Alat itu sudah telanjur ada karena barang tersebut merupakan hibah dari Jepang.

"Toa ini sudah telanjur ada. Ya sudah dipakai, tapi tidak usah ditambah. Lalu bangun sistem," tukas Anies dalam tayangan Youtube Pemprov DKI, Jumat (6/8). (OL-14)