Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta bakal mengevaluasi seluruh kegiatan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Wakil Ketua DPRD Abdurrahman Suhaimi menyebut rekomendasi hasil evaluasi ditargetkan rampung minggu ini.
“Jawaban dari Gubernur cukup rasional. Tetapi akan tetap kita perdalam jawaban itu di rapat Komisi pekan ini. Setelah itu baru kami adakan rapat Banggar, lalu rapat pimpinan gabungan, barulah Paripurna pengesahan,” terang Suhaimi dalam keteranganya, Jakarta, Senin (27/7).
Anggota dewan diminta mengevaluasi program yang belum maksimal yang dijalankan pada 2019 lalu. Masalah banjir, formula E dan lainya menjadi bahasan yang paling disoroti oleh DPRD.
"Sudah banyak pertanyaan dan penilaian dari fraksi-fraksi terutama tentang masalah banjir, formula E, sampah dan juga program kewirausahaan dan pengembangan UMKM. Itu harus dikupas dalam rapat Komisi sampai tuntas," kata Politisi PKS itu.
Dalam pidato jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI yang dibacakan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, menjelaskan sejumlah hal yang telah dievaluasi, antara lain terkait program pengendalian banjir yang hanya terealisasi sebesar 63,76%.
Baca juga : Menteri ATR Sosialisasi Atasi Masalah Jabodetabekjur
Menurutnya hal tersebut disebabkan karena adanya kendala teknis di lapangan dan berupaya untuk tetap melaksanakan langkah antisipasi dan kesiap-siagaan dalam menghadapi musim hujan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir secara rutin.
Selanjutnya terkait permintaan untuk menarik kembali Commitment Fee yang telah dibayarkan kepadaFederation Internationale de l’Automobile (FIA), Riza Patria mengaku akan segera melakukan kajian untuk membedah perjanjian yang telah dilakukan.
Riza juga mengatakan, mengenai rendahnya realisasi kegiatan untuk program pengelolaan sampah yang hanya mencapai 63,9%, Ariza mengatakan hal tersebut disebabkan karena adanya efisiensi belanja sehingga tidak terlaksananya pengadaan lahan untuk Intermediate Treatment Facility (ITF).
“Mengenai Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) atau ITF di Sunter yang belum terlaksana, dapat saya sampaikan bahwa Pembangunan ITF akan dilanjutkan melalui penugasan kepada PT Jakarta Propertindo," pungkas Riza. (OL-7)
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Ia menyebut, operasi pengendalian yang dilakukan menunjukkan populasi ikan sapu-sapu sudah tidak terkendali.
Pentingnya penyediaan armada pendukung yang siaga, seperti kapal tunda (tugboat), guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas laut secara cepat.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Nova Paloh menekankan bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk merekatkan kembali hubungan yang mungkin merenggang akibat kesibukan sehari-hari.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Trans-Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung transportasi Ibu Kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved