Politikus PDIP Minta Pemprov DKI Tak Kembali ke PSBB Pra Transisi

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Johnny Simanjuntak meminta agar Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI tak mengembalikan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi saat ini ke PSBB pra transisi yang berlangsung selama tiga tahap sejak Maret hingga Mei 2020 lalu. Hal itu disampaikan Johnny saat menanggapi akan berakhirnya perpanjangan masa PSBB Transisi Fase 1 hari ini.

Sekretaris Komisi E Bidang Kesejehateraan Rakyat itu mengatakan jika kembali ke masa PSBB pra transisi yang sangat ketat di mana sektor ekonomi ditutup rakyat akan menjadi korban.

"Rakyat akan teriak. Yang dapat upah harian, upah hari ini untuk makan besok akan teriak. Pemerintah belum tentu bisa menjamin," kata Johnny, Kamis (16/7).

Di lain sisi, Johnny memahami bahwa penularan covid-19 di Jakarta terus tumbuh tiap harinya. Per hari jumlah kasus baru covid-19 lebih dari 250 kasus atau lebih tinggi dibandingkan saat sebelum masa PSBB Transisi.

Baca juga: Polda Metro Gelar Operasi Patuh Mulai 23 Juli

"Jadi, kita ini memang harus hidup berdampingan dengan virus selama vaksinnya belum ada. Maka mau tidak mau kedisiplinan harus ditingkatkan. Saya sudah pernah katakan sebelumnya, rangkul RT, RW, Dasa Wisma, kader jumantik (juru pemantau jentik), ibu-ibu PKK untuk menyuarakan bahaya covid dan pencegahannya. Harus di tingkat mikro dengan RT dan RW yang lebih melekat di masyarakat," jelas Johnny.

Dilaksanakannya PSBB pra transisi yang ketat sekali pun, menurutnya, tidak akan berhasil mencegah penularan covid-19 apabila warga tidak disiplin. Oleh karena itu, Anies diminta tidak terlalu berpanjang narasi dalam penanganan covid-19. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu harus tegas dan masif dalam penanganan covid-19.

"Jangan hanya gagah-gagahan pakai istilah baru transisi. Kalau saya realistis, lepas saja transisi, tapi dengan catatan kedisiplinan ditegakkan. Harus bisa," tukasnya. (OL-14)