Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengaturan jam kerja pegawai baik pegawai pemerintah maupun perusahaan. "Tujuannya untuk mengurangi penumpang pada jam-jam sibuk kerja," kata Idris di Balai Kota Depok Selasa (9/6).
Selain itu, lanjutnya, perlu diberikan fasilitas layanan antarjemput pegawai dari kantor/perusahaan tempat kerjanya, agar tidak terkonsentrasi seluruhnya dengan menggunakan commuter line.
Usulan itu disampaikan karena terjadi peningkatan pergerakan orang yang cukup tinggi setelah kantor pemerintah dan perusahaan mulai beroperasi kembali.
Baca juga: Hari Kedua Masuk Kerja, KRL Tegerang- Duri Lengang
"Dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) proporsional wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan PSBB transisi di DKI Jakarta terjadi peningkatan pergerakan orang yang sangat tinggi," paparnya.
Kondisi ini bisa terlihat dari panjangnya antrean penumpang di sejumlah stasiun kereta ketika jam sibuk.
Di wilayah Kota Depok antrean penumpang terjadi di stasiun Citayam hingga pukul 9.30 WIB.
"Kami mengimbau kepada seluruh warga, terutama kelompok lanjut usia untuk menunda perjalanan dengan commuter line jika tidak ada kepentingan mendesak," ujarnya. (OL-14)
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
BAKAL Calon Wali Kota Medan dari Partai NasDem, Rico Waas memastikan akan memberikan ruang yang besar untuk seniman dan pegiat literasi jika menang dalam Pilkada 2024.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved