Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sampai saat ini belum ada kejelasan apakah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta akan berakhir atau diperpanjang. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Judistira Hermawan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membuat aturan yang jelas dan tegas untuk menekan pergerakan warga saat kenormalan baru ditetapkan.
"Saya pikir kedisiplinan masyarakat dan juga aturan yang jelas dari pemerintah, menjadi kunci kita sukses menjalankan new normal," jelas Judistira, Rabu (3/6).
Ia menyebut aturan yang mengacu pada protokol kesehatan covid-19 itu, harus benar-benar ditegakkan oleh Pemprov DKI dan semua pihak. Pasalnya dalam penerapan PSBB masih banyak warga yang melanggar aturan tersebut.
Baca juga: New Normal, Warga Dilarang Bicara atau Telepon di dalam LRT
"Pemerintah kan menyiapkan aturan dari protokol kesehatan di semua lini sektor kehidupan, di perkantoran, dunia usaha, hotel, restoran, mal, tempat ibadah di fase tatanan baru. Tugas masyarakat adalah menaati aturanyang telah ditetapkan," jelas Anggota Komisi D DPRD itu.
Judistira mengatakan pembukaan perkantoran atau tempat usaha harus dibuka terlebih dahulu untuk menopang kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dampak PSBB membuat perekonomian terpuruk dan banyak warga DKI terkena PHK.
Judistira juga angkat bicara soal rencana Gubernur Anies Baswedan yang membatasi pergerakan warga di 62 RW lewat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL). Pembatasan itu bakal dilakukan di 62 RW berzona merah covid-19.
"Itu jadi warning kita untuk memerhatikan wilayah itu tanpa mengabaikan zona kuning atau hijau. Jadi, 62 RW itu yang masih menjadi fokus agar tidak melebar lagi penyebaran covid-19. Ini suatu yang baik. Pemetaan yang baik. Jangan ada perpanjangan deh PSBB," tukasnya. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Berdasarkan pedoman yang ada, covid-19 baru dianggap sebagai ancaman jika jumlah atlet yang tertular mencapai 5% dari total seluruh atlet dalam periode tujuh hari.
Sebanyak enam atlet dinyatakan positif Covid-19 dalam waktu kurang dari satu minggu penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024.
Lima dari enam atlet di Olimpiade Paris 2024 yang dinyatakan positif covid-19 merupakan atlet polo air Australia, dan satu merupakan atlet renang Inggris.
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
Sejulah atlet yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 terjangkit Covid-19. Terbaru, perenang Inggris Adam Peaty dinyatakan positif setelah lima atlet polo air Australia.
Menurut WHO, model kerja dari rumah dapat menciptakan kondisi berbahaya, yakni berdampak buruk bagi kesehatan karyawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved