Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok menjatuhi hukuman mati bagi tiga bandar besar narkoba jaringan interna sional. Ketiga terdakwa yakni Hartono Tugimin dan Faisal bin Usman, merupakan anggota Brimob yang aktif bertugas di Polda Metro Jakarta Raya, serta Muhammad Mahmuji, warga sipil.
Persidangan narkoba dengan barang bukti mencapai 37,9 kg dipimpin Muhammad Iqbal Hutabarat beranggotakan Forci Nilpa Darma serta Nugraha Medica Prakasa. Sidang berlangsung di tengah suasana pandemik virus korona dengan mengambil jarak melalui teleconference, kemarin siang. Majelis hakim mengambil tempat di Pengadilan Negeri Kota Depok, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Depok, serta para terdakwa bersama pengacara dari Rumah Tahanan Cilodong.
Dengan mengutip hasil persidangan, Humas PN Depok Ahmad Fadil menjelaskan, ketiga terdakwa divonis hukuman mati karena beberapa pertimbangan yang memberatkan. Pertimbangan pertama, barang bukti yang disita sangat besar. Saat ini harga sabu di tingkat pengedar berkisar Rp1,5 juta per gram. Dengan demikian narkoba jenis sabu yang saat itu hendak disalurkan terdakwa kepada pengedar bernilai Rp56.850.000.000.
Selanjutnya, posisi Hartono dan Faisal selaku polisi aktif yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi penyeleweng hukum. "Terdakwa Hartono dan Faisal sebagai anggota kepolisian semestinya menjadi contoh bagi masyarakat karena mengerti hukum," papar Ahmad Fadil.
Majelis hakim berkesimpulan ketiga terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan dan tuntutan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU-RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan pidana mati. Mengetahui bahwa bandar besar narkoba yang bergelimang uang sering mendapat perlakuan istimewa dalam penjara saat menjalani hukuman, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan dengan mencabut hak komunikasi terdakwa dengan siapa pun.
"Terhadap putusan yang dibacakan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum baik oleh para terdakwa maupun oleh jaksa penuntut umum, " pungkas Fadil. (KG/J-2)
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
Komisi III DPR berencana memanggil Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) pada masa sidang yang akan datang untuk membahas vonis bebas terhadap Ronald Tannur
Yosep Hidayah, terdakwa kasus pembunuhan istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, menghadapi sidang vonis di PN Subang.
INDEKS Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan transaksi jual beli tanah yang dilakukan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan keluarganya dengan dugaan pencucian uang
KPK menyatakan banding atas vonis penjara sembilan tahun untuk mantan Direktur PT Pertamina, Karen Agustiawan. Jaksa mengambil salinan lengkap putusan pengadaan LNG untuk dipelajari.
KPK memiliki tujuh hari untuk mempelajari putusan dari mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebelum menentukan sikap terkait vonis pembayaran uang pengganti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved