Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Dedi Supriadi menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) periode pertama belum efektif. Secara total, katanya, jumlah pasien terpapar covid-19 grafiknya belum melandai.
“Jangan sampai pengorbanan masyarakat yang menegakkan aturan itu jadi sia-sia karena kurangnya upaya pendisiplinan di lapangan," kata Dedi dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (27/4).
Menurut Dedi, Jakarta terlihat sepi penduduk hanya di jalan-jalan protokol jalan nasional dan juga daerah-daerah perkantoran, yaitu di sekitar Jalan MH Thamrin, Sudirman, dan Rasuna Said. Namun, ketika memasuki daerah-daerah perkampungan atau padat penduduk, masih terlihat kerumunan warga.
Baca juga: 8 Tunawisma Ditampung di GOR Tanah Abang
Pemprov DKI diminta meningkatkan lagi pengawasan penegakan PSBB ini dengan menurunkan aparat di lapangan terutama di daerah-daerah padat penduduk.
Namun, Dedi mengakui kurangnya jumlah personel Satpol PP di Jakarta. "Lebih-lebih bila harus memenuhi kebutuhan untuk menegakkan aturan PSBB," katanya.
Oleh karena itu, Dedi mengusulkan agar Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) yang jumlahnya cukup besar di DKI dapat dialihfungsikan sementara untuk membantu tugas-tugas Satpol PP.
Hal ini, menurutnya, agar daya jangkau Satpol PP untuk penegakan aturan PSBB ini bisa berlangsung lebih massif, lebih luas daya jangkaunya, dan juga lebih efektif untuk menegakkan aturan.
“Jumlah PJPL di Jakarta lebih dari 100 ribu. Bisa saja setiap 2 orang Satpol PP bertugas didampingi oleh 4 PJLP yang diambil dari unit lain yang saat ini aktivitasnya berkurang," pungkas Dedi. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
M. Thaher Hanubun - C. Viali Rahantoknam, kantongi dukungan 3 partai maju Pilbup Maluku Tenggara
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
CALON kepala daerah (cakada) dari Indonesia Timur menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Kamis, (26/7/2024).
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved