Dugaan Korupsi Proyek Buffer Zone Dilaporkan ke Kejaksaan Depok

LEMBAGA cegah kejahatan Indonesia (LCKI) Jakarta Perwakilan Kota Depok melaporkan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan untuk buffer zone seluas enam hektar. Lokasinya  terletak di Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok senilai Rp86, 6 miliar.

"Kami laporkan untuk diselidiki karena diduga ada penyimpangan kerugian negara. Harapan kami kejaksaan bisa membongkar praktik yang memperkaya diri tersebut. Permintaan, " ungkap Ketua LCKI Jakarta Perwakilan Kota Depok Murthada Sinuraya, Minggu (16/2) kepada Media Indonesia.

Terkait laporannya, lanjut dia, pihaknya menyerahkan bundel dokumen pendukung berupa fotokopi laporan pertanggungjawaban (LPJ) Walikota Depok pada 2013, 2014, 2018, dan 2019 berikut rincian APBD yang diduga dikorupsi sebesar Rp32,8 miliar.

"Dalam laporan, kami uraikan juga soal penyalahgunaan wewenang atas pengadaan lahan buffer zone," tuturnya.

Menurut dia, dalam LPJ tahun 2013, 2014, 2018, dan 2019, Pemerintah Kota Depok mengucurkan dana APBD sebesar Rp86,6 miliar untuk pengadaan buffer zone seluas enam hektare.

Namun, dalam LPJ walikota dana APBD yang dikucurkan untuk proyek buffer zone hanya Rp53,8 miliar.

"Jadi ada selisih yang tak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum sebesar Rp32,8 miliar, " tegas Murtadha.

Dia menjelaskan proyek pengadaan lahan untuk buffer zone di RT 003 RW 02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dalam LPJ untuk menggantikan TPA Cipayung yang sudah overload.

"Di LPJ lahan yang dibebaskan untuk perluasan TPA . Tapi belakangan berubah menjadi zona penyangga. Kan jadi aneh," katanya.

Pihanya meminta kejaksaan untuk memeriksa pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Walikota Depok dan Ketua DPRD.

"Kejaksaan jangan beraninya memeriksa maling ayam. Pejabat negara yang menggerogoti keuangan negara pun harus bisa diperiksa," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Dudi Miraz Imaduddin membantah terlibat dalam kasus proyek pengadaan lahan buffer zone ini. 

"Saya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2018," jelasnya.

Salah seorang penyidik kejaksaan menyampaikan laporan LCKI secepatnya ditindaklanjuti. "  Dugaan korupsi buffer zone yang dilaporkan LCKI bakal diproses, " ujar seorang penyidik kejaksaan yang minta namanya dirahasiakan (OL-13)