Pemprov DKI Padukan Data Warga di Satu Pintu

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pendataan warga melalui program Pendataan Keluarga Satu Pintu pada November 2019 lalu. Pendataan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No 22 tahun 2019. 

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Tuty Kusumawati menyebut pendataan ini digunakan agar terkumpul data kependudukan warga DKI yang terpadu di satu pintu.
Kelak, data ini dapat menjadi dasar pemberian bantuan peningkatan kesejahteraan yang diberikan oleh SKPD-SKPD lainnya di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Capai 1 Juta Pelanggan Per Hari, Trans-Jakarta akan Tambah Armada

"Pendataan dilakukan kepada warga dan ini menjadikan kita memiliki data terpadu di bawah Dinas PPAPP," ungkap Tuty saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (5/2).

Ada 70.900 anggota dasa wisma yang direkrut dan sebagian merupakan tim PKK kelurahan untuk melakukan pendataan warga. Tuty menyebut dengan adanya pendataan ini, SKPD lain tidak perlu melakukan pendataan. Selain itu, nantinya data-data yang ada bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

Sementara itu, terkait perlindungan data warga, Tuty kembali merujuk pada Pergub 22/2019. Menurutnya data warga sangat dilindungi meski nantinya masyarakat tertentu bisa mendapatkan data tersebut untuk kepentingan tertentu.

"Tentu kita ada pembatasan. Tidak semua kalangan bisa mendapatkan data itu harus dengan tujuan tertentu yan gkuat seperti untuk penelitian," ungkapnya.

Di samping itu, ia melakukan pembatasan hanya data-data umum saja yang bisa diberikan.

"Kalau data penyakit warga misalnya itu tidak bisa karena kan memang itu terkait medical record," tukasnya.

Pendataan ini ditargetkan bisa selesai Februari ini dan dipublikasikan pada Mei mendatang melalui aplikasi Carik Jakarta.

"Pembaruan data tetap dilakukan untuk yang pindah, meninggal, lahir setiap bulannya," tuturnya. (OL-6)