DKI Harus Anggarkan Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim

SEKRETARIS Jenderal Asosiasi Pemerintah Daerah Asia Pasifik atau United Cities and Local Government Asia Pasicif (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi menyampaikan Pemprov DKI Jakarta harus melibatkan masyarakat dalam mengendalikan laju perubahan iklim.

Sebab, pemda hanya berwenang membuat kebijakan dan penegakkan aturan. Namun, peran vital sesungguhnya ada pada masyarakat.

"Misalnya masalah air dan sampah itu pengguna sesungguhnya adalah masyarakat. Perilaku masyarakat yang harus ditingkatkan," ujar Bernadia usai menghadiri perilisan kerja sama Uni Eropa-UCLG ASPAC dalam rangka meningkatkan ketahanan iklim di Balai Kota, Rabu (29/1).

Sementara itu, di sisi lain, pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang berarah kepada pengendalian iklim sesegera mungkin.

Baca juga: UE-RI Luncurkan Proyek Ketahanan Iklim

Kerja sama yang dilakukan dengan pertukaran teknologi dan pengetahuan serta jaringan diharapkan berimplikasi kepada dibentuknya kebijakan yang lebih konkret seperti pos-pos anggaran pengendalian perubahan iklim oleh pemda.

"Di mana nanti pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggarannya juga, bagaimana mengurangi risiko-risiko bencana, terutama banjir, kemudian juga ada isu gunung berapi, bencana alam lainnya," ungkapnya.

Kebijakan-kebijakan katahanan pengendalian iklim ini juga harus diselaraskan dengan kebijakan antisipasi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti banjir, kekeringan hingga wabah epidemi.

"Salah satu yang baru adalah isu wabah penyakit. Wabah penyakit baru salah satunya akibat perubahan iklim ini harus diantisipasi. Saya pikir sekarang kepala daerah kalau ditanya soal virus korona pun belum tentu paham. Maka dari itu kita harus diskusikan ini bersama-sama," pungkasnya.(OL-5)