Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENUNJUKAN terpidana kasus penipuan Donny Andy Saragih sebagai direktur utama PT Transjakarta dinilai sebagai kelalaian.
Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kelalaian yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga disebabkan tidak berfungsinya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) secara maksimal dalam memberikan rekomendasi serta saran.
"Oya, ini TGUPP lemah. Dia kan berperan memberikan saran kepada Pak Gubernur entah soal kebijakan juga harusnya termasuk soal pengisi jabatan strategis seperti BUMD," ungkap Trubus saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (28/1).
Ia menilai kehadiran TGUPP yang sudah diisi oleh 65 anggota dengan lima bidang salah satunya bidang pencegahan korupsi semestinya bisa memberikan gambaran mengenai calon pejabat yang bersih dari berbagai kasus pidana.
Namun, fungsi ini gagal dengan ditunjuknya Donny sebagai dirut PT Trans-Jakarta yang lantas segera dicopot setelah ketahuan menjadi terpidana penipuan.
"Mereka kan seharusnya membantu Pemprov DKI dan SKPD termasuk BP BUMD yang melakukan seleksi untuk melacak rekam jejak dan apakah yang bersangkutan pernah berkasus. Tapi ini malah gagal dan membuat polemik baru," tukasnya.
Sementara itu, ia menilai Pemprov DKI perlu membuat investigasi untuk mengetahui penyebab ditunjuknya Donny menjadi dirut PT Trans-Jakarta. Investigasi ini sebaiknya melibatkan pihak luar seperti Ombudsman.
"Karena saya ragu kalau yang investigasi dari internal Pemprov. Seperti investigasi soal anggaran Lem Aibon di KUAPPAS 2020 saja sampai sekarang tidak ada hasilnya," tukasnya.(OL-4)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved