Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta siap merelokasi warga yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung ke rusunawa.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf menjelaskan tahun ini, pihaknya akan melakukan pembebasan lahan di 118 bidang pada empat kelurahan untuk melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung.
"Saat ini sosialisasi dan inventarisasi lancar saja tuh nggak ada kendala," kata Juaini di Balai Kota, Jumat (17/1) sore.
Menurutnya, proses pembebasan lahan akan melalui proses apraisal atau penaksiran harga tanah sesuai harga pasar. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan bagi warga yang memiliki surat tanah jelas dan lengkap.
Baca juga: Anies: Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung Tunggu Kelengkapan Data
Nantinya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta akan memastikan keabsahan dokumen kepemilikan tanah dan bernegosiasi harga dengan warga setelah adanya proses apraisal.
"Nanti dicek. Kita cek di BPN. Kalau kita kan juru bayar. Kalau BPN yang ngecek keabsahannya itu. Kalau nggak ada ya kan ada rusunawa," ungkapnya.
Ia pun belum bisa menyebut rusunawa mana yang bisa disediakan bagi warga yang terkena relokasi. Namun, warga akan tetap mendapat hunian yang laik meski tinggal di rusunawa.
"Pokoknya kita sediakan ada rusunawa," pungkasnya.
Dalam pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung tahun ini, Dinas SDA menganggarkan dana Rp160 miliar. Ditargetkan pembebasan lahan akan rampung paling lambat bulan April.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Saat ini Ciliwung berstatus siaga tiga lantaran air kiriman dari Bogor dan Depok, Jawa Barat, yang pada Minggu (24/3) malam diguyur hujan deras.
Dari data pos pemantauan, ketinggian air di Bendung Katulampa terus meningkat sejak pukul 11.00 WIB dari 50 centimeter naik ke angka 70 centimeter pada pukul 14.00 WIB
Perumahan warga kawasan Bidara Cina terendam banjir setinggi 1 meter akibat meluapnya air sungai Ciliwung.
Pembebasan lahan untuk normalisasi di Rawajati ditargetkan selesai akhir tahun ini. Nantinya, ada area sepanjang 500 meter di sisi kanan dan kiri yang jadi sasaran normalisasi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada sebanyak 25 wilayah kelurahan yang rawan banjir ketika musim hujan.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal mengevaluasi fungsi Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur. Hal ini buntut terjadinya banjir di sejumlah wilayah pada akhir pekan lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved