Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menerima perwakilan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Jakarta Utara. Ia menyambut baik para pengemudi angkot yang meminta pengoperasian 10 trayek yang diberikan Dinas Perhubungan DKI.
"Kami senang karena berarti program Jak Lingko ini yang kita rancang untuk memfasilitasi kepentingan umum dari mana saja agar bisa terintegrasi. Kenapa mereka bergabung? karena mereka merasa diuntungkan," jelas Anies di Gedung Balai Kota Jakarta, Rabu (27/11).
Anies menjanjikan kepada KWK Jakarta Utara, 10 trayek tersebut bisa dituntaskan pada 2020. Pemprov DKI ingin memberikan pelayanan umum yang dapat memenuhi seluruh aspek kebutuhan masyarakat.
"Jadi kalau 2019 sudah bisa masuk sebagian. Sebagian lagi tahun depan, kita akan tuntaskan. Kepentingan umum harus terpenuhi untuk kendaraan umumnya terjangkau semua. Kepentingan penyedia jasa yang sudah lama bisa tumbuh berkembang," imbuh Anies.
Baca juga: Polda tidak Ramah kepada Pengguna Angkutan Umum
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KWK Ramli Haji Muhammad mengungkapkan saat ini baru ada enam trayek yang beroperasi di daerah Jakarta Utara. Lalu ada juga sejumlah armada angkutan umum yang belum beroperasi lantaran belum adanya trayek baru.
Menurut Ramli, warga Jakarta Utara sangat membutuhkan angkutan gratis, namun masih terbatas.
"Kita minta kepada Dishub tentang trayek dishub waktu kemarin mengeluarkan 10 rute. Tetapi itu belum bisa diisi, sementara yang sudah kita remajakan armada ini sudah 8-9 bulan, ada yang sudah 11 bulan itu tidak bisa jalan," tuturnya.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
Ekosistem baterai untuk kendaraan listrik juga harus dapat dikembangkan di dalam negeri.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji coba layanan transportasi massal Biskita Trans Depok.
BELASAN angkutan perkotaan atau angkot Mikrotrans akan segera dioperasikan di Kota Depok. Angkot yang juga memiliki fasilitas pendingin (AC), sistem keamanan CCTV dan pintu otomatis.
Layanan angkutan umum yang buruk tidak hanya berdampak buruk pada kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas, kesehatan, ekonomi biaya tinggi.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengadakan bus-bus listrik untuk transportasi massal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved