Ada Anggota Polisi Peras Proyek? Laporkan ke Divisi Propam Polri

POLRI menegaskan komitmen dalam penciptaan kelancaran pembangunan iklim investasi yang kondusif di daerah. Sehingga, bila ada personel Polri yang memeras, dipersilakan langsung melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Hal itu termuat dalam surat edaran bernomor R/2029/XI/2019 yang diterbitkan pada 15 November 2019 dan diteken oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Listyo Sigit Prabowo.

Sehingga, dalam surat yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota itu, seluruh kepala daerah diminta untuk tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang dan barang dan jasa termasuk intimidasi dan intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah daerah yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, pada Polda, Polres, dan Polsek atau pihak lainnya yang mengatasnamakan kesatuan Polri.

"Segera melapor kepada pimpinan Polri mengenai adanya upaya permintaan/intimidasi/intervensi melalui Sentra Pelayanan Propam (Bagyanduan Divpropam Polri) dengan alamat Jalan Trunojoyo No 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Atau di call centre/WhatssApp di 081384682019, atau juga bisa melalui email divpropampolri@yahoo.co.id dan untuk mendukung pengawasan terhadap pengaduan masyarakat, informasi yang diberikan tentunya harus disertai dengan data, identitas pelapor, kronologis kejadian, serta data pendukung yang relevan. Polri akan melindungi kerahasiaan identitas pelapor sepanjang yang dilaporkan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan benar adanya," isi surat itu.

Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit Prabowo membenarkan surat edaran dengan klasifikasi rahasia tersebut.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul Bogor dan komitmen Polri untuk kawal pembangunan, investasi serta program pembangunan pemerintah," kata Listyo kepada Media Indonesia, Sabtu (16/11).

Listyo menambahkan, Polri akan menindak tegas anggota yang bermain dan menghambat proyek pembangunan. Apalagi pimpinan Polri telah menginstuksikan agar seluruh anggota khususnya Kapolda dan Kapolres untuk bisa mengawal dan jadi konsultan proses pembangunan dan investasi.

"Jangan malah menjadi bagian dari masalah. Terhadap hal tersebut kita memberikan ruang pengaduan,dan apabila terbukti, pimpinan Polri akan beri tindakan tegas," sebutnya.

Dia menegaskan, siapapun boleh melapor dan pihaknya akan mendalami laporan tersebut. Apabila terbukti, sanksi berat akan diberlakukan terhadap anggota yang melanggar. "Mulai dari pencopotan sampai kita proses dengan pelanggaran kode etik dan bila perlu kita pidanakan," lanjutnya. (X-15)