Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang mengoperasikan otopet listrik di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
Hal itu dilakukannya menyusul unggahan dari Bina Marga DKI di media sosial yang memperlihatkan para pemuda pengguna otopet listrik di JPO depan FX Sudirman, Jakarta.
"Nanti ada sanksinya. Sekarang kita sifatnya preventif dulu. Jadi, ketika mereka coba masuk ke trotoar kita coba ingatkan. Yang masuk ke JPO kita larang untuk naik gitu," jelas Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (13/11).
Dishub juga sudah memanggil Grab selaku pihak yang menyediakan layanan Grabwheels tersebut. Menurut Syafrin, pihaknya sudah mengingatkan kepada Grab untuk melarang pengguna otopet melintas di trotoar dan JPO.
"Kita sudah panggil Grab, kita sudah diskusi. Kami sudah sampaikan bahwa otopet tidak boleh ada di trotoar karena itu menganggu pejalan kaki. Kemudian nggak boleh beroperasi di JPO, bahkan kita larang beroperasi di HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor)," kata Syafrin.
Baca juga: Animo Masyarakat Gunakan Otopet Listrik Meningkat
Di JPO tersebut, diakui Syafrin, sudah ada petugas Dishub dan Satpol PP yang berjaga. Pihaknya juga menyiapkan regulasi untuk melarang warga yang menggunakan otopet listrik melintas di trotoar dan JPO. Namun, untuk melintas di jalur sepeda, diperbolehkan oleh Dishub DKI.
"Kita harapkan bulan depan sudah selesai. Kami sedang bahas dulu," pungkas Syafrin.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Adapun Permenhub ini mengatur sejumlah kendaraan seperti, skuter listrik, sepeda listrik, sepeda roda satu unicycle, hoverboard dan otopet.
Otopet harus diatur dan tidak boleh berkeliaran di jalan raya serta trotoar.
Penyidik Polda Metro Jaya telah merampungkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kecelakaan tersebut. Bahkan, tersangka DH telah mendekam di tahanan Polda Metro Jaya.
Pengunaan otopet hanya diperbolehkan di kawasan tertentu. Seperti kawasan GBK atau kawasan Ancol. Namun tentunya harus ada perizinan dari otoritas setempat.
Pasalnya, jelas Budi, berdasarkan skuter UU Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur soal lalu lintas, skuter listrik tidak terklasifikasi sebagai kendaraan bermotor.
Aturan ini segera dibuat menyusul kecelakaan yang terjadi menimpa pengendara Grab Wheels hingga mengakibatkan korban jiwa di kawasan Senayan, Minggu dini hari
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved