Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Kejaksaan Negeri Kota Depok Yudi Triadi siap menyelesaikan kasus korupsi Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Sekretaris Daerah Kota Depok Harry Prihanto.
"Sebagai Kepala Kejaksaan Negeri yang baru, saya tidak akan kendor dan tidak akan setengah hati atau 'masuk angin' dalam menuntaskan dugaan korupsi tersangka Nur Mahmudi dan tersangka Prihanto. Itu sudah komitmen," janji Yudi kepada Media Indonesia, kemarin.
Ia mengatakan, Kejaksaan Negeri Kota Depok akan mengevaluasi perkara Nur Mamudi dan Prihanto yang dilimpahkan Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Depok tersebut.
"Jadi kami bakal menangani dugaan korupsi tersebut hingga tuntas. Kami minta masyarakat memberikan kami waktu agar kasus dugaan korupsi itu tuntas," harapnya.
Menurut dia, jaksa penyi-dik Kejari Kota Depok akan dikumpulkan untuk meng-evaluasi kasus korupsi yang mangkrak tersebut.
"Apa masalahnya. Kenapa sampai empat kali berkas perkara bolak-balik antara penyidik Polresta Depok dengan Kejari Kota Depok. Ini harus kita evaluasi, " katanya.
Sebelumnya, Kejari Kota Depok telah empat kali menerima dan memeriksa berkas tersangka Nur Mahmudi dan Prihanto yang dilimpahkan penyidik Tipikor Polresta Depok tersebut. Namun, dikembalikan lagi.
Terakhir Kajari Kota Depok mengembalikan berkas ke Polresta Depok tanggal 27 Februari 2019.
Sebagaimana diketahui, Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Sekretaris Daerah Kota Depok Harry Prihanto ditetapkan penyidik Polresta Depok menjadi tersangka korupsi pengadaan lahan Simpang Raya Bogor-Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok tanggal 20 Agustus 2018.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa barat mengeluarkan hasil audit kerugian negara sebesar Rp10,7 miliar. (KG/J-3)
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
BAKAL Calon Wali Kota Medan dari Partai NasDem, Rico Waas memastikan akan memberikan ruang yang besar untuk seniman dan pegiat literasi jika menang dalam Pilkada 2024.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved